JAKARTA, Wawasannews.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti masih beratnya tantangan pembangunan di kawasan Papua, terutama dalam hal ketersediaan dan harga bahan baku bangunan.
Menurut AHY, percepatan pembangunan di wilayah Papua membutuhkan perhatian dan dukungan serius dari pemerintah pusat agar dapat berjalan optimal. Salah satu persoalan yang mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama lima gubernur di Pulau Papua, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai adalah soal logistik dan bahan bangunan.
“Saat ini harga satu sak semen di wilayah Papua Pegunungan bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. Ini tentu sangat memberatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membangun kehidupan yang layak,” ujar AHY usai Rakor di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
AHY menilai, mahalnya harga bahan bangunan di Papua disebabkan oleh sulitnya akses dan keterbatasan infrastruktur konektivitas. Hal ini berdampak langsung pada tingginya biaya logistik dan pembangunan di berbagai daerah.
“Oleh karena itu, penyelesaian proyek Trans Papua menjadi sangat penting. Jalur ini akan menjadi backbone konektivitas darat sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di kawasan,” jelasnya.
Selain konektivitas darat, Rakor tersebut juga membahas integrasi jalur udara dan laut untuk memperluas akses logistik dan mobilitas masyarakat Papua. “Kita juga perlu memastikan mobilitas logistik berjalan lancar agar biaya pembangunan dan biaya hidup masyarakat semakin terjangkau,” tambah AHY.
Pertemuan itu turut membahas penyiapan infrastruktur dasar masyarakat, termasuk perumahan dan kawasan transmigrasi di wilayah Papua.
AHY menegaskan, pihaknya akan menggelar pertemuan lanjutan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna membahas implementasi proyek-proyek tersebut secara teknis.
“Yang berada di lapangan dan bekerja langsung adalah kedua kementerian itu. Kita akan menyusun timeline serta menentukan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran dan kebutuhan masyarakat,” pungkas AHY.
