BEIJING, Wawasannews.com – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menilai kritik terhadap program pemerintah, termasuk pembangunan desa, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Riza Patria saat menghadiri rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan atau Global Partnership for Poverty Alleviation and Development (GPPAD) di Beijing, China.
Menurut Riza, setiap program pemerintah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, munculnya kritik maupun dukungan dari masyarakat dianggap sebagai hal yang wajar.
“Setiap program pasti ada plus minusnya. Ada yang suka dan ada yang tidak suka,” ujarnya kepada ANTARA di Beijing, Rabu (27/5/2026).
Ia mengatakan pemerintah tidak ingin memusuhi masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap program pemerintah.
Sebaliknya, pemerintah justru mengajak seluruh elemen masyarakat ikut terlibat membangun desa dan daerah masing-masing.
Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat bisa menjadi masukan selama disertai alasan yang jelas dan bersifat membangun.
“Kami tidak ingin menyalahkan mereka. Kami ajak ikut memberikan kontribusi terbaik untuk membangun desa dan bangsa,” katanya.
Riza menyebut Presiden Prabowo Subianto memahami karakter masyarakat Indonesia yang beragam dan terbuka terhadap perbedaan pendapat.
Karena itu, pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan terhadap berbagai program yang sedang berjalan.
Ia bahkan mengajak pihak-pihak yang selama ini sering mengkritik pemerintah untuk ikut aktif dalam pembangunan desa.
Menurutnya, pembangunan desa tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah pusat semata.
“Kalau setiap tokoh memberikan kontribusi terbaik membangun desa, maka desa akan maju dan Indonesia ikut maju,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Riza juga menyinggung program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan pemerintahan Presiden Prabowo.
Program tersebut mulai dijalankan pada 16 Mei 2026 melalui peresmian operasional 1.061 koperasi desa dan kelurahan.
Pemerintah menargetkan koperasi itu menjadi penggerak ekonomi desa di berbagai daerah.
Hingga 25 Mei 2026, tercatat sudah ada 13 provinsi yang memiliki gerai KDKMP.
Jumlah gerai yang sudah terbentuk mencapai 10.534 unit atau sekitar 12,6 persen dari total koperasi yang sudah berbadan hukum.
Jawa Tengah menjadi provinsi dengan perkembangan pembentukan koperasi terbanyak.
Tercatat sekitar 75,54 persen gerai KDKMP di wilayah tersebut sudah terbentuk.
Pemerintah menargetkan pada 17 Agustus 2026 jumlah koperasi desa yang selesai dibangun mencapai 20 ribu hingga 30 ribu unit.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan memiliki Koperasi Merah Putih.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan 58,03 persen Dana Desa 2026 atau sekitar Rp34,57 triliun.
Dana itu diambil dari total pagu Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun.
Saat ini pemerintah juga sedang melakukan perekrutan sekitar 30 ribu manajer koperasi untuk mendukung operasional program tersebut.
Meski begitu, program KDKMP juga mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Beberapa kritik menyebut program tersebut terlalu terpusat karena pemerintah terlibat langsung dalam desain bisnis, pendanaan, hingga perekrutan sumber daya manusia.
Selain itu, muncul kekhawatiran pemotongan Dana Desa dapat memengaruhi anggaran pembangunan di tingkat desa.
Berdasarkan aturan terbaru, rata-rata dana yang diterima desa disebut berpotensi turun dibanding tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya rata-rata desa menerima sekitar Rp1 miliar, maka setelah pengalokasian untuk KDKMP jumlahnya disebut tinggal sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Selain program koperasi desa, pemerintah juga menjalankan program Desa Nelayan. (dilansir dari antaranews)
Program tersebut mencakup pembangunan dermaga sederhana, fasilitas produksi es, cold storage, hingga panel surya untuk kebutuhan energi masyarakat pesisir.
Pemerintah berencana memperluas program Desa Nelayan ke berbagai wilayah di Indonesia.
Pada 2025, program tersebut telah berjalan di 65 desa nelayan dan ditargetkan mencapai 1.000 desa hingga akhir 2026.
Kementerian Desa juga mencatat jumlah desa mandiri mengalami peningkatan pada 2025.
Jumlah desa mandiri naik menjadi 20.503 desa dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 17.203 desa.
Sementara jumlah desa tertinggal menurun menjadi 4.672 desa.
Meski demikian, masih banyak desa yang menghadapi persoalan dasar.
Tercatat ada ribuan desa yang masih mengalami keterbatasan air bersih, belum memiliki fasilitas pengolahan sampah, hingga kondisi jalan rusak berat.
Kondisi tersebut masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan desa di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah dan wilayah pedesaan Kabupaten Kendal. (red)
