BATAM, Wawasannews.com – BP Batam resmi meluncurkan versi terbaru layanan digital Land Management System (LMS) untuk mempermudah pengalokasian lahan sekaligus mempercepat proses perizinan investasi di Kota Batam.
Pembaruan layanan ini diumumkan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, di Batam, Selasa (26/5/2026).
Menurut Li Claudia, LMS yang diperbarui disiapkan untuk menata pengelolaan pertanahan agar lebih cepat, lebih mudah diakses, dan memberi kejelasan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Ia menyebut penataan tanah lewat sistem digital juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Penataan tanah di Batam lewat LMS ini juga bagian dari yang kami sampaikan kepada Presiden untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
LMS sendiri merupakan portal resmi milik BP Batam yang dipakai untuk mengurus layanan pertanahan secara online.
Melalui sistem itu, pemohon bisa melihat informasi syarat administrasi, prosedur pengajuan, hingga ketersediaan lahan yang masih terbuka untuk diajukan.
Bagi pelaku usaha, layanan ini membuat proses pengajuan bisa dilakukan tanpa harus memantau langsung di lapangan. (Dilansir dari antaranews)
Cukup lewat sistem daring, lokasi yang tersedia dapat dicek sebelum permohonan diajukan.
Dalam pengelolaannya, BP Batam menerapkan empat prinsip utama.
Pertama adalah keberlanjutan. Pengalokasian lahan dilakukan berdasarkan tata ruang dan rencana induk kawasan yang telah disusun BP Batam.
Dokumen itu memuat arah penggunaan, pemanfaatan, hingga peruntukan lahan.
Kedua adalah keterbukaan.
Informasi lahan yang tersedia bisa diakses publik, baik untuk kategori alokasi reguler maupun alokasi langsung.
BP Batam juga membuka informasi untuk alokasi tanah terbuka yang sudah memenuhi dokumen teknis dan melalui proses pematangan lahan.
Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas.
Setiap pengajuan akan diperiksa Tim Verifikasi Teknis yang terdiri dari beberapa unit kerja di lingkungan BP Batam.
Tim itu melakukan evaluasi berdasarkan hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan untuk kepastian hukum, BP Batam memastikan seluruh proses mengikuti aturan agraria dan ketentuan internal yang berlaku.
Hak seluruh pihak nantinya dituangkan dalam dokumen resmi berupa Keputusan Pengalokasian Tanah (KPT) dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT).
“Melalui LMS ini pemohon bisa mengakses regulasi, persyaratan dan prosedur pengurusan izin tanah lebih cepat dan terbuka,” kata Li Claudia.
Ia menambahkan layanan dapat diakses melalui laman ims.bpbatam.go.id.
Di sana, pelaku usaha bisa mencari informasi penting terkait ketersediaan lahan maupun layanan perizinan lain yang dibutuhkan.
Sebelum mengajukan permohonan, pemohon wajib membuat akun yang terdaftar di sistem LMS.
Setelah itu, dokumen diunggah sesuai persyaratan yang diminta.
Jika seluruh tahapan selesai, sistem akan menerbitkan KPT dan PPT secara otomatis.
BP Batam juga menyiapkan video panduan agar pemohon lebih mudah memahami alur pengajuan.
Dengan pembaruan LMS ini, layanan pertanahan di Batam diharapkan lebih praktis dan memberi kepastian lebih cepat bagi pelaku usaha yang ingin menanamkan investasi di wilayah tersebut.
