SEMARANG, Wawasannews – Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Jawa Tengah, Irfan Khamid, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tayangan program “Xpose Uncensored” yang disiarkan Trans7 pada 13 Oktober 2025. Tayangan tersebut dinilai melecehkan Pondok Pesantren Lirboyo serta para kiai yang menjadi panutan umat.
“Ulama adalah pewaris para nabi, sosok yang semestinya dihormati, bukan dijadikan bahan olok-olok atau tayangan yang merendahkan martabat,” tegas Irfan dalam keterangannya, Senin (14/10/2025).
Menurutnya, menghormati ulama bukan hanya persoalan etika, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kehormatan umat dan bangsa.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait reaksi publik yang meluas di media sosial, Irfan mengimbau seluruh kader IPNU di Jawa Tengah untuk tetap bersikap tenang dan menahan diri.
“Kami mengajak seluruh kader IPNU untuk tidak terpancing emosi atau membalas dengan kata-kata kasar. Protes hendaknya disampaikan dengan cara yang santun dan bermartabat,” ujarnya.
Ia juga mendesak pihak Trans7 melakukan introspeksi serta evaluasi mendalam atas tayangan tersebut, yang dinilai menyinggung dan merendahkan kehormatan para ulama serta pesantren.
Sementara itu, pihak Trans7 melalui Andi Chairil, Production Director Trans7, telah menyampaikan permohonan maaf resmi kepada Pondok Pesantren Lirboyo dan masyarakat luas. Permintaan maaf itu disampaikan dalam audiensi bersama Himpunan Alumni Ponpes Lirboyo (HIMASAL) pada 14 Oktober 2025, serta melalui video pernyataan resmi yang diunggah di kanal YouTube Trans7.
Dalam pernyataannya, Andi Chairil mengakui adanya kekeliruan dalam penayangan Xpose Uncensored dan menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menyinggung pesantren maupun para kiai. “Kami lalai, dan atas kelalaian tersebut kami memohon maaf sebesar-besarnya,” ujarnya, dikutip dari Detik.com
Tayangan tersebut sebelumnya memicu gelombang kritik dan seruan boikot terhadap Trans7 di berbagai platform media sosial.
PW IPNU Jawa Tengah menegaskan bahwa kritik dan protes merupakan hak publik, namun harus disampaikan dengan cara yang beradab demi menjaga ketentraman dan kehormatan bersama. (Iqbal/Zdl)
