JAKARTA, Wawasannews.com – Konsentrasi penguasaan aset nasional Indonesia dinilai telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan atau bersifat patologis. Ketimpangan tersebut mencerminkan persoalan struktural serius dalam sistem perekonomian nasional, khususnya terkait distribusi kepemilikan aset finansial. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sekitar 72,7 persen kapitalisasi pasar saham nasional dikuasai oleh hanya sekitar 0,2 persen investor. Kondisi ini menunjukkan betapa terkonsentrasinya kepemilikan aset pada kelompok kecil, sementara mayoritas masyarakat memiliki porsi yang sangat terbatas.
Ketimpangan serupa juga terlihat di sektor perbankan. Sekitar 170 juta rekening tabungan milik masyarakat hanya menguasai kurang lebih 23 persen dari total simpanan perbankan nasional, menggambarkan jurang kepemilikan aset yang lebar. Peminat Masalah Ekonomi Pembangunan, M. Shoim Haris, menilai kondisi tersebut bukan sekadar fenomena statistik, melainkan indikasi masalah mendasar dalam struktur ekonomi Indonesia. Menurutnya, konsentrasi aset yang berlebihan berpotensi menghambat mobilitas sosial dan merusak prinsip meritokrasi ekonomi.
“Ini bukan sekadar ketimpangan statistik. Ini adalah patologi struktural ekonomi, di mana oligarki telah menjadi sistem operasi yang menghambat mobilitas sosial dan meritokrasi ekonomi,” ujar Shoim di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Meski demikian, Shoim melihat adanya praktik ekonomi alternatif yang telah berjalan secara nyata, meski relatif luput dari sorotan publik. Ia menyoroti model dekonsentrasi aset yang dijalankan oleh Muhammadiyah dan BMT Sidogiri sebagai contoh distribusi ekonomi berbasis komunitas yang efektif. “Di luar narasi keputusasaan, sebenarnya telah berlangsung eksperimen ekonomi diam-diam yang mampu mengurai konsentrasi aset, tanpa kekerasan dan tanpa negara sebagai aktor utama,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Shoim, Indonesia saat ini berada dalam paradoks ekonomi. Di satu sisi, terjadi pemusatan aset melalui mekanisme pasar yang terdistorsi. Namun di sisi lain, tumbuh ekonomi komunal berbasis nilai yang mampu mendistribusikan aset melalui jaringan sosial-keagamaan dan komunitas lokal secara lebih merata. Praktik tersebut telah lama dijalankan oleh Muhammadiyah dan komunitas pesantren Sidogiri, dengan menjadikan nilai kebersamaan, keadilan, dan solidaritas sosial sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi.
“Dalam konteks ini, Muhammadiyah dan BMT Sidogiri tidak lagi sekadar organisasi sosial-keagamaan, melainkan dapat dipahami sebagai ‘mesin dekonsentrasi aset’ yang bekerja secara sistematis,” kata Wasekjen DPP Partai Golkar itu. Berdasarkan inventarisasi internal dan sejumlah kajian, aset yang dikelola jaringan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, bahkan mendekati Rp550 triliun. Sementara itu, BMT Sidogiri mengelola aset sekitar Rp3,5 triliun dan dinilai sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren paling berhasil di Indonesia.
“Yang penting bukan semata besaran angka, tetapi fungsi strukturalnya. Aset tersebut bekerja sebagai instrumen distribusi, bukan alat akumulasi elite,” tegas Shoim.
Ia mengidentifikasi tiga prinsip utama yang membuat model Muhammadiyah dan BMT Sidogiri efektif dalam mendistribusikan aset. Pertama, prinsip wadah transparan, di mana aliran dana—mulai dari zakat, infak, hingga surplus usaha—dapat dilacak secara internal dan diawasi komunitas.
Kedua, prinsip reinvestasi sosial otomatis. Surplus tidak menjadi kekayaan pribadi pengelola, melainkan diputar kembali ke komunitas dalam bentuk beasiswa, modal usaha mikro, dan subsidi layanan kesehatan. Ketiga, prinsip kepemilikan kolektif terstruktur, yakni aset tidak dapat dijual, diwariskan, atau dikuasai individu maupun keluarga. Mekanisme ini dinilai efektif memutus akumulasi aset lintas generasi.
Shoim menambahkan, BMT Sidogiri berhasil mendesentralisasikan modal pada skala ultra-lokal dengan basis komunitas pesantren. Sementara Muhammadiyah menjalankan dekonsentrasi aset dalam skala nasional melalui desentralisasi sektor, wilayah, dan kaderisasi. Menurutnya, tantangan utama Indonesia bukan kekurangan model ekonomi alternatif, melainkan minimnya kemauan untuk mereplikasi praktik yang telah terbukti berjalan.
Ia mengusulkan penguatan tata kelola aset komunal, pengembangan bank mikro berbasis komunitas, serta ekosistem ekonomi sirkular yang menghubungkan pendidikan, keuangan, usaha, dan redistribusi sosial. Adapun peran negara dinilai cukup sebagai fasilitator melalui pengakuan hukum, insentif fiskal, dan sertifikasi tata kelola kolektif. “Dekonsentrasi aset nasional tidak menunggu revolusi berdarah. Ia sudah berjalan di rumah sakit, sekolah, serta jaringan BMT dan koperasi pesantren,” ujarnya.
Shoim menegaskan bahwa disiplin kolektif yang dijalankan Muhammadiyah dan Sidogiri bukan sekadar kisah sukses organisasi, melainkan peta jalan menuju ekonomi Indonesia yang lebih adil.
“Peta itu sudah ada. Tinggal keberanian kita untuk mempelajarinya,” pungkasnya. (zdl)
