JAKARTA, Wawasannews – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kebijakan bahan bakar campuran bioetanol wajib yang akan mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2027. Langkah ini menjadi bagian dari peta jalan transisi energi bersih dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang selama ini menekan neraca perdagangan migas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan bahwa pemerintah akan menerapkan campuran bioetanol sebesar 10 persen pada bensin atau dikenal sebagai program E10. Bahan baku etanol diprioritaskan dari sumber pertanian dalam negeri seperti tebu, singkong, dan jagung.
“Kita ingin energi kita makin hijau dan berkelanjutan. Program ini sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian dan industri bioenergi,” ujar Arifin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/10/2025).
Kebijakan tersebut disusun untuk menekan impor bensin yang pada tahun 2024 mencapai lebih dari 18 juta kiloliter. Dengan substitusi bioetanol, pemerintah memperkirakan dapat menghemat devisa hingga US$ 1 miliar per tahun. Selain itu, program ini juga akan mendukung target penurunan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030.
Namun, sejumlah pengamat energi menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan pasokan etanol domestik. Saat ini kapasitas produksi etanol nasional baru sekitar 60 persen dari kebutuhan jika kebijakan dijalankan secara penuh. Pemerintah sedang mendorong investasi baru di sektor pabrik etanol dan pengembangan riset untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Langkah menuju E10 juga diharapkan menumbuhkan permintaan terhadap komoditas lokal, sehingga petani tebu dan singkong bisa menikmati nilai tambah dari kebijakan energi hijau ini. Pemerintah berjanji memberi dukungan berupa pembiayaan murah, insentif pajak, dan jaminan harga bagi produsen bioetanol. (Red)
