Kurang beberapa hari lagi, Nahdlatul Ulama akan menggelar hajat besar lima tahunan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, tanah perjuangan KH Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU yang meletakkan fondasi kebangsaan dan keagamaan. Di tanah yang penuh sejarah itulah, arah masa depan NU seharusnya ditentukan murni oleh musyawarah para Masayikh, Ulama dan kiai pesantren — bukan oleh kalkulasi kekuasaan yang datang dari luar pagar pesantren.
Saat ini ada fenomena baru menjelang hari-H, suasana justru menghangat oleh aroma yang kurang sedap yaitu dugaan intervensi kekuasaan. Kata “Istana” terlalu Sering Disebut di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan ada istilah Calon “Paket Istana” sebagai kandidat yang disinyalir mendapat restu dan dukungan dari lingkar penguasa. Sampai2 ada sejumlah kiai kampung dan warga Nahdliyin menyampaikan keresahan yang sama atas dugaan gerakan sejumlah pejabat di lingkaran istana yang berupaya memengaruhi arah dukungan para muktamirin.
Ada ladi di Jawa Barat, keresahan serupa muncul dalam bentuk lain ketika Gubernur Jawa Barat mengirimkan undangan pertemuan kepada sebelas Rais Syuriah PCNU se-Jawa Barat, lengkap dengan pelibatan sejumlah bupati dan wali kota. Undangan ini wajar menuai tanda tanya besar, pasalnya acara itu digelar di saat menjelang Muktamar dan ga pernah sebelunya KDM buat acara begini, perhatian sama NU juga kayaknya nggak.
Pihak istana sendiri berulang kali membantah adanya keterlibatan dalam bursa kepemimpinan PBNU, dan menegaskan penghormatan penuh terhadap kedaulatan ulama. Pernyataan itu patut diapresiasi. Namun bantahan resmi dari Istana tidak serta-merta menghapus kegelisahan yang tumbuh di akar rumput. Ketika desakan terbuka justru datang dari kiai kampung yang meminta presiden secara aktif memastikan tidak ada oknum yang menjual nama kepala negara, di situlah kita tahu bahwa kekhawatiran ini bukan isapan jempol semata.
Marwah yang harus Dijaga NU bukan sekadar organisasi massa biasa. Ia adalah rumah besar umat, tempat kedaulatan moral dan keulamaan menjadi penentu akhir — bukan kalkulasi kekuasaan yang menyerupai kontestasi politik praktis. Ketika kekuasaan negara, sekecil apa pun bentuknya, mulai merambah ke ruang batin organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil Muktamar, melainkan marwah NU itu sendiri di mata ratusan juta umatnya.
Sebenarnya kita sudah muak atas fenomena ini setiap menjelang muktamar. Seakan Musyawarah tertinggi NU ini selalu bermuara ke lingkar istana. Sehingga menjadi pola yang normal bahwa kalo mau nyalon Ketum PBNU harus deket sama penguasa. Sehingga terasa mendegradasi nilai kemuliaan forum tertinggi para alim ulama ini.
Namun di tengah hiruk pikuk bursa calon ketum PBNU saat ini, saya merasa masih menaruh secercah harapan untuk PBNU kedepan yang lebih baik. Dengan adanya tokoh pesantren seperti Gus Yusuf Chudlori yang sampai saat ini masih menjadi harapan sebagai caketum PBNU. Namanya pun terus menjadi perbincangan warga nahdliyin dan trendnya makin meningkat dari hari ke hari sebagai figur alternatif yang bisa diharapkan memimpin PBNU 5 tahun kedepan.
Maka dari itu, Muktamar kali ini harus dijadikan momentum mereset ulang forum mulia ini. Keluar dari kegaduhan dan mengembalikan wajah NU sebagai rumah besar umat Islam yang teduh dan meneduhkan. Membuktikan bahwa ia masih berdiri di atas kakinya sendiri dengan menjadikan kedaulatan ulama sebagai rujukan utama, bukan restu istana. Warga Nahdliyin di seluruh penjuru negeri berhak menuntut agar forum suci di Tambakberas ini dikembalikan sepenuhnya kepada khittahnya, musyawarah kiai, bukan konsolidasi kekuasaan.
Wallahu’alam bishawaf.
Penulis : Ferial Farkhan I.A
