Oleh: Iqbal Alaik
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan sinyal yang patut dicermati. Pada 3 Juni 2026, rupiah dilaporkan menyentuh Rp17.952 per dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 4,11 persen ke level 5.941,07. Di sektor riil, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat dan pelaku usaha kecil menghadapi kenaikan biaya produksi serta melemahnya daya beli masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan pertumbuhan tetap terjaga. Optimisme tentu penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Namun pada saat yang sama, berbagai tantangan yang dirasakan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar kebijakan yang diambil tetap responsif terhadap kondisi di lapangan.
Persoalannya bukan semata apakah Indonesia sedang berada dalam kondisi krisis. Yang lebih penting adalah bagaimana negara mampu membaca berbagai tanda peringatan sejak dini sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Dolar yang Tak Terlihat, Dampaknya Terasa
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan yang menyebut bahwa “orang desa tidak pakai dolar” memunculkan perdebatan di ruang publik. Pernyataan tersebut mungkin benar dalam konteks transaksi sehari-hari, tetapi dinamika ekonomi tidak sesederhana itu.
Masyarakat memang menggunakan rupiah, tetapi banyak kebutuhan pokok bergantung pada rantai pasok global. Kedelai, bahan baku pupuk, komponen industri, hingga berbagai kebutuhan produksi masih memiliki keterkaitan dengan impor. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor meningkat dan harga barang di dalam negeri ikut terdorong naik.
Karena itu, meskipun masyarakat tidak pernah memegang dolar secara langsung, mereka tetap merasakan dampaknya melalui kenaikan biaya hidup. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi lokal dan global tidak dapat dipisahkan secara tegas.
Tekanan terhadap rupiah juga tidak semata dipengaruhi faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat atau ketidakpastian geopolitik dunia. Stabilitas kebijakan domestik dan kepercayaan investor turut menentukan kekuatan mata uang suatu negara. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah merupakan indikator yang patut dicermati secara serius karena dapat berdampak pada berbagai sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Harga Naik, Pekerjaan Menyusut
Tekanan ekonomi semakin nyata ketika mulai dirasakan oleh dunia usaha dan tenaga kerja. KSPI memperkirakan sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan berpotensi terkena PHK. Beberapa perusahaan bahkan telah melakukan pengurangan tenaga kerja atau menghentikan operasionalnya.
Bagi para pekerja, persoalan ekonomi tidak lagi berbicara tentang angka pertumbuhan atau stabilitas pasar. Persoalannya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup ketika pekerjaan semakin sulit diperoleh.
Tekanan serupa juga dirasakan pelaku UMKM. Industri tahu, misalnya, menghadapi kenaikan harga kedelai impor akibat pelemahan rupiah. Sebagian perajin memilih memperkecil ukuran produk, sementara sebagian lainnya kesulitan mempertahankan usaha.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak lagi berada pada level abstrak. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui kenaikan biaya hidup, menyusutnya kesempatan kerja, dan semakin sempitnya ruang usaha bagi masyarakat.
Kebijakan Konkret Menjadi Kebutuhan
Dalam situasi seperti ini, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir tidak hanya melalui narasi yang menenangkan, tetapi juga melalui kebijakan yang konkret dan tepat sasaran.
Pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, mulai dari kebijakan fiskal, perlindungan sektor produktif, subsidi yang tepat sasaran, hingga penciptaan iklim investasi yang sehat. Di sisi lain, Bank Indonesia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan mengendalikan inflasi.
Tantangan yang dihadapi Indonesia sesungguhnya bukan hanya persoalan jangka pendek. Ketergantungan terhadap bahan baku impor, lemahnya hilirisasi industri, serta rendahnya nilai tambah produk domestik merupakan persoalan struktural yang membuat ekonomi nasional rentan terhadap gejolak global.
Karena itu, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya keyakinan bahwa kondisi masih terkendali, melainkan langkah nyata yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Kepercayaan yang Mulai Terkikis
Dalam ekonomi modern, kepercayaan merupakan modal yang sangat penting. Investor menanamkan modal karena percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Dunia usaha melakukan ekspansi karena yakin terhadap stabilitas ekonomi. Masyarakat pun menjaga optimisme ketika melihat negara mampu mengelola tantangan yang ada.
Tantangan muncul ketika sebagian masyarakat merasakan kondisi ekonomi yang berbeda dengan gambaran optimisme yang berkembang di ruang publik. Ketika harga kebutuhan meningkat, lapangan kerja berkurang, dan daya beli melemah, masyarakat akan mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan yang dijalankan.
Penurunan IHSG memang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kondisi ekonomi. Namun gejolak pasar sering kali mencerminkan meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar dalam membaca prospek ekonomi ke depan. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Anggaran Besar dan Tantangan Tata Kelola
Kepercayaan publik juga berkaitan dengan bagaimana negara mengelola sumber daya yang dimilikinya. Di tengah tekanan ekonomi, pemerintah tetap menjalankan berbagai program prioritas dengan anggaran yang besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tujuan program tersebut tentu penting, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh kualitas tata kelola dan pengawasan.
Berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan yang dilaporkan di sejumlah daerah, menunjukkan bahwa program berskala besar memerlukan sistem pengawasan yang sama kuatnya dengan anggaran yang digunakan.
Persoalan tersebut tidak otomatis membuktikan kegagalan program. Namun kejadian-kejadian yang muncul menjadi pengingat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus mampu dipertanggungjawabkan secara efektif, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Rakyat Menjadi Pihak yang Paling Rentan
Pada akhirnya, kelompok yang paling rentan menghadapi perlambatan ekonomi adalah masyarakat. Mereka yang harus menghadapi harga kebutuhan yang semakin mahal, peluang kerja yang semakin sempit, dan ketidakpastian ekonomi yang semakin besar.
Karena itu, orientasi kebijakan publik perlu tetap berpijak pada tujuan utamanya, yakni melindungi kesejahteraan masyarakat. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap negara, melainkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan bahwa kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Indonesia belum berada pada titik krisis yang tidak dapat diatasi. Namun berbagai gejala yang muncul saat ini layak menjadi peringatan agar pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan tidak terlena oleh optimisme semata. Ketika rupiah melemah, PHK meningkat, UMKM menghadapi tekanan, dan kepercayaan publik mulai teruji, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar narasi yang menenangkan, melainkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata.
Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari pasar domestik yang besar hingga sumber daya yang melimpah. Namun modal tersebut perlu didukung oleh kebijakan yang adaptif, tata kelola yang baik, serta kemampuan membaca berbagai sinyal peringatan sejak dini. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Penulis adalah Sekretaris PMII Semarang, Direktur Inside Indonesia, dan Editor Journal of Indonesian Social Economy and Innovation (IJSEI).
