KENDAL, Wawasannews.com – DPRD Kabupaten Kendal bersama Pemerintah Kabupaten Kendal menyepakati arah kebijakan fiskal untuk rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD 2027 untuk memastikan arah penganggaran daerah tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta prioritas pembangunan Kabupaten Kendal.
Kesepakatan KUA-PPAS tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kendal yang dipimpin Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq, S.Pd.I, Rabu (12/8/2026), di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kendal. Rapat dihadiri Bupati Kendal Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M., anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kendal menekankan pentingnya penyesuaian komposisi belanja dalam tahapan pembahasan berikutnya, terutama ketika memasuki pembahasan Rancangan APBD (RAPBD).
Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq menjelaskan, KUA-PPAS pada dasarnya masih menjadi dokumen kebijakan sementara. Karena itu, penyesuaian antara RKPD dan KUA-PPAS masih dapat dilakukan sesuai perkembangan pembahasan dan kondisi fiskal daerah.
“Ini sifatnya masih sementara. Kalau antara RKPD dan KUA-PPAS ada perubahan, itu masih dimungkinkan. Tetapi yang menjadi penekanan adalah penyesuaian belanja yang nantinya perlu diperhatikan saat RAPBD,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, DPRD bersama Pemkab Kendal akan mencermati kembali struktur belanja agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan daerah.
Salah satu perhatian DPRD adalah komposisi belanja modal yang dalam perencanaan APBD saat ini berada di kisaran 28 persen. Angka tersebut menjadi perhatian karena ketentuan pengelolaan APBD mengamanatkan proporsi belanja modal sebesar 40 persen.
“Berdasarkan data dalam perencanaan APBD, belanja modal masih 28 persen. Sementara ketentuannya 40 persen. Karena itu, kami mempersiapkan anggaran agar belanja pegawai atau belanja yang lain bisa dikurangi, sehingga belanja modal dapat lebih besar,” jelasnya.
Mahfud menambahkan, penyesuaian tersebut akan dimatangkan dalam pembahasan RAPBD. Dengan demikian, struktur anggaran diharapkan semakin mampu mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Apapun bentuk penyesuaiannya, nanti akan kami akumulasi dan dimatangkan saat RAPBD,” katanya.
Halaman : 1 2Selanjutnya
