KENDAL, Wawasannews.com – Kabupaten Kendal mulai menerapkan sistem distribusi satu pintu untuk pasokan telur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui skema tersebut, seluruh kebutuhan telur bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola melalui Koperasi Produsen Unggas Sejahtera (KPUS) dengan melibatkan peternak dan pedagang lokal.
Skema ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Koordinator KPPG Wilayah Semarang dan Sleman. Dalam kesepakatan tersebut, telur ditetapkan menjadi salah satu menu MBG yang disajikan dua kali setiap pekan dengan harga pasok Rp26.000 per kilogram hingga dapur SPPG.
Koordinator SPPG Kendal, M. Faris Maulana, mengatakan penerapan sistem tersebut diharapkan menjadi model tata kelola distribusi telur bagi pelaksanaan Program MBG. Saat ini terdapat 123 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Kendal, sedangkan 16 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Saat ini di Kabupaten Kendal sudah ada 123 SPPG yang beroperasi aktif, sementara 16 SPPG lainnya masih dalam masa persiapan,” kata Faris, Selasa (14/7).
Menurut Faris, seluruh pasokan telur untuk SPPG akan dikelola melalui satu pintu di KPUS. Data penyuplai dari masing-masing SPPG akan disinkronkan dengan data anggota koperasi, sedangkan peternak yang belum bergabung diwajibkan menjadi anggota agar populasi ayam petelur dan kapasitas produksi dapat terdata dengan baik.
Ia menambahkan, seluruh transaksi pengadaan telur untuk kebutuhan SPPG di Kabupaten Kendal juga dilakukan melalui KPUS sebagai pusat pembayaran sehingga distribusi dan administrasi pasokan dapat dikendalikan secara terpusat.
Ketua KPUS Kendal, Suwardi, mengatakan koperasi telah mendata peternak penyuplai dan berkoordinasi dengan pedagang mitra sebagai tindak lanjut kesepahaman di tingkat Provinsi Jawa Tengah serta surat edaran Kantor Cabang Wilayah Jawa Tengah yang mengarahkan penyaluran bahan baku SPPG melalui asosiasi maupun koperasi.
Menurutnya, KPUS tidak bertujuan memonopoli distribusi telur, melainkan mengedukasi dan mengakselerasi pedagang yang selama ini telah menjadi mitra peternak. Koperasi menetapkan harga pembelian telur di tingkat peternak sebesar Rp24.000 hingga Rp24.500 per kilogram dengan biaya operasional koperasi Rp250 per kilogram.
Suwardi menjelaskan, satu SPPG membutuhkan sekitar 150 kilogram telur per hari atau sekitar tiga kuintal dalam sepekan. Pengambilan telur oleh pedagang di kandang peternak diatur melalui koperasi agar harga tetap seragam, distribusi berjalan tertib, dan seluruh pelaku usaha lokal tetap terlibat. Menurutnya, skema tersebut juga diharapkan membantu peternak yang saat ini menghadapi penurunan harga telur di bawah harga pokok produksi (HPP).
“Pedagang tetap bekerja dan memperoleh keuntungan, sehingga koperasi tidak memonopoli. Yang kami tata adalah dari sektor hulu, khususnya produksi telur. Pedagang maupun peternak yang melanggar kesepakatan, termasuk menaikkan harga di luar ketentuan, akan dikenai sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam sehingga tidak dapat lagi menyuplai telur ke dapur SPPG maupun mengambil telur dari kandang peternak mitra,” tegas Suwardi.
Ia menambahkan, penerapan distribusi satu pintu tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran pasokan telur untuk Program MBG sekaligus memperkuat keterlibatan peternak dan pedagang lokal dalam rantai pasok program pemerintah.(Red)
