KENDAL, Wawasannews.com — Pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Kendal terus berjalan dan kini sudah mendekati tahap akhir.
Hingga Senin (10/8/2026) pukul 09.00 WIB, capaian pendataan telah mencapai 86,67 persen dari total prelist awal sebanyak 453.943 usaha dan rumah tangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal masih mengerahkan petugas untuk menyelesaikan pendataan yang belum masuk. Proses tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kelengkapan dan kualitas informasi yang diperoleh dari responden.
Kepala BPS Kabupaten Kendal, Ade Sandi, mengatakan pelaksanaan SE2026 secara umum berjalan lancar. Pendataan dilakukan untuk usaha besar maupun usaha dan rumah tangga melalui metode kunjungan langsung.
“Alhamdulillah, sampai Senin pagi capaian pendataan sudah mencapai 86,67 persen. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh petugas di lapangan dan dukungan berbagai pihak,” ujar Ade Sandi saat menerima kunjungan media di BPS Kabupaten Kendal.
Meski capaian sudah cukup tinggi, Ade mengingatkan bahwa pekerjaan petugas belum selesai. Masih terdapat responden yang harus didata dan diverifikasi.
Karena itu, petugas tetap diarahkan menyelesaikan pendataan hingga seluruh cakupan dapat dituntaskan.
“Masih ada proses yang harus kita kawal bersama agar seluruh cakupan pendataan dapat dituntaskan dengan kualitas data yang baik,” katanya.
949 Petugas Diterjunkan ke Lapangan
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kendal melibatkan 949 petugas lapangan.
Jumlah tersebut terdiri atas 830 Petugas Pendata Lapangan (PPL), 114 Petugas Pengawas Lapangan (PML), serta lima petugas yang menangani pendataan Usaha Besar (UB).
Para petugas memiliki tugas masing-masing dalam memastikan pendataan berjalan sesuai sasaran.
Petugas pendata melakukan kunjungan langsung kepada responden. Sementara petugas pengawas mengawal proses pendataan agar berjalan sesuai ketentuan.
Selain pendataan usaha dan rumah tangga secara door to door, BPS juga memberikan perhatian terhadap pendataan Usaha Besar.
Menurut Ade, pengawalan dilakukan sejak proses pendataan hingga pemeriksaan informasi yang telah dikumpulkan.
Hal tersebut diperlukan agar data yang nantinya dihasilkan tidak hanya lengkap dari sisi jumlah responden, tetapi juga memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan Pemkab Kendal Bantu Petugas di Lapangan
Ade Sandi menyebut dukungan Pemerintah Kabupaten Kendal menjadi salah satu faktor yang membantu kelancaran pendataan.
Dukungan tersebut salah satunya dilakukan melalui surat edaran Bupati Kendal kepada jajaran pemerintah daerah hingga aparatur di bawahnya dan masyarakat.
Surat edaran tersebut membantu memperkenalkan pelaksanaan SE2026 kepada masyarakat. Petugas juga lebih mudah ketika melakukan komunikasi dengan responden di lapangan.
“Dukungan dari pemerintah daerah sangat kami rasakan. Surat edaran Bupati Kendal kepada jajaran di bawahnya dan masyarakat memberikan penguatan yang luar biasa bagi petugas kami ketika berada di lapangan,” ungkap Ade.
Menurut dia, keterlibatan pemerintah daerah membuat pelaksanaan pendataan tidak hanya menjadi pekerjaan BPS.
Aparatur pemerintah ikut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sensus.
Hal ini penting karena petugas membutuhkan dukungan ketika melakukan pendataan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
BPS Libatkan Banyak Unsur
Selain pemerintah daerah, BPS Kendal juga membangun komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat dan dunia usaha.
Kolaborasi dilakukan bersama Bupati dan Wakil Bupati Kendal, Sekretaris Daerah, organisasi perangkat daerah, DPRD dan Forkopimda.
BPS juga berkoordinasi dengan pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Nahdlatul Ulama (NU), Badan Gizi Nasional (BGN), Kadin, Gapensi, PHRI dan IDI.
Sejumlah lembaga lain juga ikut dilibatkan. Di antaranya Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, OJK, pengelola Kawasan Industri Kendal (KIK), administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), berbagai asosiasi dan tokoh masyarakat.
Ade menilai keterlibatan banyak pihak membantu memperluas jangkauan pendataan.
“Sensus Ekonomi bukan hanya pekerjaan BPS, tetapi menjadi tanggung jawab bersama karena hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Kendal dan Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, data ekonomi yang terkumpul nantinya dapat menjadi bahan untuk melihat kondisi kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, semakin lengkap data yang diperoleh, semakin baik pula gambaran kondisi ekonomi yang tersedia.
Program NGIBAR Bantu Pelaku Usaha Mengisi Data
BPS Kabupaten Kendal juga menjalankan inovasi NGIBAR atau Ngisi Bareng untuk membantu pelaku usaha mengikuti pendataan.
Program tersebut memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha ketika mengisi data.
Petugas BPS mendampingi responden selama proses pengisian. Jika ada pertanyaan atau kendala, petugas dapat memberikan penjelasan secara langsung.
Cara tersebut dinilai membantu pelaku usaha memahami proses pendataan.
NGIBAR juga ikut mendorong peningkatan tingkat respons atau response rate dari pelaku usaha.
Program tersebut tidak hanya dilakukan secara umum. BPS juga menerapkannya kepada tenant yang berada di kawasan industri.
Respons Tenant KIK Capai Sekitar 98 Persen
Pendataan terhadap tenant di Kawasan Industri Kendal (KIK) dilakukan melalui koordinasi antara BPS Kabupaten Kendal, pengelola KIK dan administrator KEK.
Pendampingan diberikan agar perusahaan yang menjadi sasaran pendataan dapat menyelesaikan pengisian informasi.
Hasilnya, tingkat pemasukan atau submit data dari tenant yang berada di KIK telah mencapai sekitar 98 persen.
Ade menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi langsung dengan pelaku usaha cukup membantu.
“Ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan pendampingan dan membangun komunikasi yang baik, respon dari pelaku usaha juga sangat positif,” jelasnya.
Ia menyebut kerja sama dengan pengelola KIK dan administrator KEK memberikan dampak terhadap peningkatan respons pelaku usaha.
Bagi BPS, keterlibatan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam melengkapi gambaran kegiatan ekonomi di Kendal.
Sosialisasi Dilakukan secara Masif
Selain turun langsung ke lapangan, BPS Kendal terus melakukan sosialisasi mengenai SE2026.
Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran dengan melibatkan sejumlah pihak.
Tujuannya agar masyarakat mengetahui keberadaan Sensus Ekonomi 2026. Masyarakat juga diharapkan memahami mengapa petugas melakukan pendataan.
Ade mengatakan kesediaan masyarakat memberikan informasi menjadi salah satu penentu keberhasilan sensus.
Petugas membutuhkan jawaban yang benar dari responden. Informasi tersebut kemudian menjadi bagian dari data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan SE2026.
Karena itu, BPS terus mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan respons ketika didatangi petugas.
Aparatur Kecamatan hingga RT/RW Ikut Membantu
Dukungan terhadap petugas juga datang dari aparatur pemerintah hingga tingkat wilayah.
BPS merasakan bantuan dari pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan. Dukungan juga datang dari perangkat RW dan RT.
Para aparatur membantu petugas mengenali wilayah pendataan.
Mereka juga dapat memberikan informasi mengenai keberadaan usaha maupun rumah tangga di lingkungan masing-masing.
Bantuan tersebut menjadi penting ketika petugas membutuhkan informasi tambahan untuk menemukan responden.
“Bantuan dari camat, kepala desa, lurah, sampai perangkat RW dan RT sangat dirasakan oleh petugas kami,” kata Ade.
Menurutnya, aparatur wilayah juga membantu membuka komunikasi ketika petugas mengalami kendala saat mendatangi responden.
Dengan dukungan tersebut, proses pendataan dapat dilakukan lebih mudah di lapangan.
BPS Apresiasi Peran Media
BPS Kabupaten Kendal juga memberikan apresiasi terhadap media yang ikut menyampaikan informasi mengenai SE2026.
Salah satu yang disebut adalah Forwaken atau Forum Wartawan Kendal.
Menurut Ade, publikasi media membantu masyarakat mengetahui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Media juga membantu menjelaskan tujuan pendataan kepada pembaca.
“Dukungan teman-teman media, khususnya Forwaken, sangat kami rasakan,” ujar Ade.
Ia mengatakan publikasi media membuat informasi tentang sensus lebih mudah menjangkau masyarakat.
Masyarakat dapat mengetahui alasan pendataan dilakukan serta bagaimana data yang dikumpulkan berkaitan dengan kebutuhan pembangunan.
BPS Tak Hanya Mengejar Angka Capaian
Capaian 86,67 persen menunjukkan proses pendataan sudah berjalan cukup jauh.
Namun, BPS Kendal tidak ingin hanya mengejar persentase penyelesaian.
Ade mengatakan kualitas data tetap menjadi perhatian selama proses pendataan berlangsung.
Petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap data yang masuk. Jika ditemukan anomali atau ketidaksesuaian, informasi tersebut akan dikawal kembali.
“Cakupan harus kita kejar, tetapi kualitas tidak boleh dikorbankan. Setiap data harus kita kawal, termasuk ketika ditemukan anomali atau ketidaksesuaian,” tegas Ade.
Menurutnya, data yang lengkap tetapi tidak akurat juga tidak akan memberikan gambaran yang baik.
Karena itu, petugas diminta tetap teliti saat menyelesaikan pendataan.
Kolaborasi Masih Dibutuhkan hingga Pendataan Selesai
Dengan capaian 86,67 persen, BPS Kendal masih memiliki pekerjaan untuk menyelesaikan sisa pendataan.
Petugas akan terus bergerak mendatangi responden yang belum memberikan data.
BPS juga berharap dukungan pemerintah daerah, aparatur wilayah, pelaku usaha, masyarakat, organisasi dan media tetap berjalan.
Ade menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak bisa hanya diukur dari kerja petugas BPS.
Ada banyak pihak yang ikut membantu sejak sosialisasi, membuka akses, hingga mendampingi petugas di lapangan.
“Keberhasilan SE2026 di Kabupaten Kendal tidak hanya ditentukan oleh BPS dan petugas sensus,” ujarnya.
Ia berharap proses pendataan dapat diselesaikan dengan cakupan yang maksimal dan data yang berkualitas.
“Mari kita kawal bersama Sensus Ekonomi 2026 sampai tuntas. Satu jawaban dari masyarakat dan pelaku usaha akan memberikan manfaat besar bagi perencanaan pembangunan ke depan,” pungkas Ade Sandi.
Pewarta : Redaksi
Editor : Riyadi
