KENDAL, Wawasannews – Pemerintah Kabupaten Kendal mulai mempelajari pengembangan pertanian organik di Kabupaten Blora sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian sekaligus kesejahteraan petani.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari bersama jajaran Pemkab Kendal ke Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jumat (25/9/2026).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberhasilan Blora mengembangkan beras organik Sehati. Produk tersebut dinilai memiliki nilai tambah karena tidak hanya berkaitan dengan pola konsumsi sehat, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, Pemkab Kendal telah merasakan langsung produk beras Sehati yang menjadi salah satu komoditas unggulan Blora.
Menurutnya, pengembangan padi organik dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Terlebih, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat terus berkembang.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Kendal sudah pernah merasakan produk Beras Sehati dari Kabupaten Blora. Tentunya ini bagus dan sehat untuk kita semuanya, sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat karena nilai ekonominya semakin meningkat,” ujar Dyah.
Ia mengapresiasi upaya Blora dalam mengajak petani mengembangkan padi organik. Menurutnya, kualitas produk tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membuat beras organik memiliki peluang untuk dikembangkan lebih luas.
“Berasnya sehat, enak, pulen, wangi, harum, pokoknya pas,” katanya.
Selain pertanian organik, kunjungan tersebut juga membahas sejumlah persoalan pembangunan yang dihadapi kedua daerah. Di antaranya pengelolaan data kesejahteraan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, sektor kehutanan hingga potensi pendapatan daerah.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora Luluk Kusuma menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah proses perubahan data desil yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial.
Menurutnya, pengajuan perubahan data dapat membutuhkan waktu hingga tiga bulan karena harus menunggu persetujuan administrator Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.
Kondisi tersebut menjadi kendala ketika pemerintah daerah harus memberikan intervensi kepada warga yang membutuhkan penanganan cepat.
Dalam pembahasan infrastruktur, Pemkab Blora juga memaparkan strategi percepatan pembangunan jalan melalui skema pinjaman daerah yang ditempuh pada 2025. Skema tersebut digunakan untuk mempercepat penyelesaian sejumlah ruas jalan yang dinilai menjadi kebutuhan masyarakat.
Sementara di sektor pertanian, selain beras organik, Blora juga memiliki sejumlah komoditas unggulan, salah satunya cabai jawa yang berkembang di Kecamatan Jati.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan, tingkat kemiskinan Blora pada 2025 tercatat 10,58 persen. Kabupaten tersebut memiliki sekitar 932 ribu penduduk dengan karakteristik wilayah yang sebagian besar berada di kawasan perhutanan.
Potensi pendapatan daerah juga menjadi bagian dari pembahasan, termasuk mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi.
Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Kendal melihat sejumlah pengalaman pembangunan Blora yang dapat menjadi bahan pembelajaran, termasuk pengembangan komoditas pertanian bernilai tambah.
Pengembangan beras organik menjadi salah satu perhatian karena berkaitan langsung dengan sektor pertanian dan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.(Red)
