KENDAL, Wawasannews.com – Ratusan warga Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, bersama Aliansi Mahasiswa Kendal turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa, Senin (22/6/2026). Massa mendatangi Gedung DPRD Kendal sebelum melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Kendal.
Dalam aksi tersebut, warga tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap rencana aktivitas tambang di wilayah mereka. Massa juga menyoroti dugaan perubahan sikap seorang oknum anggota DPRD Kendal yang sebelumnya diketahui ikut mendukung perjuangan warga menolak tambang.
Sejak beberapa bulan terakhir, polemik tambang di Desa Tunggulsari memang menjadi perhatian masyarakat setempat. Warga khawatir aktivitas pertambangan akan berdampak pada kondisi lingkungan dan keseimbangan ekosistem yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat desa.
Suasana aksi berlangsung tertib. Namun, sejumlah orator menyampaikan kekecewaan mereka terhadap sikap pihak-pihak yang dinilai tidak lagi berada di barisan perjuangan warga.
Tokoh pemuda Tunggulsari, Faris Arkam, menjadi salah satu orator yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia mengungkapkan kekecewaan warga setelah muncul informasi mengenai adanya pertemuan antara seorang anggota DPRD Kendal dengan pihak penambang.
Menurut Faris, informasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, anggota dewan yang dimaksud sebelumnya disebut ikut mendukung penolakan terhadap aktivitas tambang di wilayah Tunggulsari.
“Kami merasa kecewa. Sebelumnya ikut bersama warga menolak tambang, tetapi sekarang muncul kabar ada pertemuan dengan pihak penambang. Tentu masyarakat bertanya-tanya,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Faris mengatakan warga selama ini berjuang mempertahankan lingkungan desa yang mereka tempati. Karena itu, setiap informasi yang dianggap bertentangan dengan perjuangan warga memunculkan reaksi dari masyarakat.
Ia menegaskan, penolakan terhadap tambang bukan tanpa alasan. Warga khawatir dampak yang muncul nantinya justru harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
“Menjaga lingkungan dan menjaga ekosistem itu lebih penting. Jangan sampai keuntungan sesaat membuat masyarakat yang menanggung akibatnya di kemudian hari,” katanya.
Selain warga, Aliansi Mahasiswa Kendal juga menyampaikan dukungan terhadap perjuangan masyarakat Tunggulsari. Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa, Najib, meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap aspirasi warga.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh proses perizinan dan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan serta tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar.
Mahasiswa juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam mengawasi aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Aspirasi warga dan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq. Di hadapan massa, Mahfud mengaku baru mengetahui adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD yang disebut dalam aksi tersebut.
Ia memastikan informasi itu tidak akan diabaikan. DPRD, kata dia, akan menyerahkan persoalan tersebut kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.
“Saya baru tahu informasi ini tadi malam. Nanti akan kami sampaikan ke BKD untuk dilakukan investigasi. Kalau memang ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, BKD memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPRD. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar langkah lanjutan yang diambil lembaga legislatif.
Ia juga menyebut, apabila ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan tersebut akan dikomunikasikan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD Kendal, massa bergerak menuju Kantor Bupati Kendal. Di lokasi ini, warga kembali menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah mengambil sikap tegas terkait rencana aktivitas tambang di Tunggulsari.
Massa diterima langsung oleh Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi. Dalam pertemuan itu, Benny menyatakan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Menurutnya, evaluasi akan mencakup dokumen lingkungan hingga berbagai perizinan yang dimiliki perusahaan.
“Saya akan perintahkan kepada Kepala ESDM untuk melakukan evaluasi. Dinas Lingkungan Hidup juga akan kami minta meninjau kembali dokumen UKL-UPL yang ada,” ujar Benny.
Benny menegaskan pemerintah daerah tidak ingin mengabaikan persoalan lingkungan. Karena itu, seluruh proses yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan akan ditelaah kembali secara menyeluruh.
Di hadapan warga, Benny juga menyampaikan pernyataan yang langsung disambut tepuk tangan peserta aksi. Ia menegaskan pemerintah daerah berpihak pada upaya menjaga lingkungan di Tunggulsari.
“Kami tegaskan tidak ada lagi tambang di Tunggulsari. Kami ingin menjaga lingkungan bersama warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Benny menjelaskan persoalan tersebut sudah dibahas bersama Bupati Kendal dan sejumlah pihak terkait. Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di berbagai wilayah Kabupaten Kendal.
Sebagai bagian dari langkah penertiban, Satgas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dipimpinnya telah menutup empat lokasi tambang galian C di Kabupaten Kendal.
Empat lokasi tersebut berada di Desa Winong Kecamatan Ngampel, Desa Puguh Kecamatan Pegandon, Desa Sidomukti Kecamatan Weleri, serta wilayah Sepetek Kecamatan Boja.
Bagi warga Tunggulsari, aksi tersebut menjadi bentuk upaya mempertahankan lingkungan yang mereka anggap penting bagi masa depan desa. Sementara bagi pemerintah daerah dan DPRD Kendal, aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya terkait polemik tambang yang hingga kini masih menjadi perhatian publik.
Pewarta : Rahid
Editor : Riyadi
