KKP Targetkan 15 Ribu Hektare Tambak di Aceh Kembali Beroperasi, Petambak Disiapkan Benih dan Pakan

- Pewarta

Minggu, 26 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Tambak yang rusak pascabencana banjir bandang di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh. (Istimewa/Wawasannews)

Tambak yang rusak pascabencana banjir bandang di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh. (Istimewa/Wawasannews)

Jakarta, Wawasannews.com –  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pemulihan tambak budi daya yang rusak akibat bencana hidrologi di Aceh. Pemerintah menargetkan sebanyak 15.000 hektare tambak dapat kembali beroperasi hingga akhir 2026 agar produksi perikanan kembali berjalan dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir pulih secara bertahap.

Target tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah setelah banjir besar yang melanda Aceh pada akhir November 2025 menyebabkan ribuan hektare tambak mengalami kerusakan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor perikanan, tetapi juga terhadap mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada usaha budi daya.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha mengatakan proses rehabilitasi dilakukan secara bertahap. Pemerintah lebih dulu menargetkan sekitar 5.200 hektare tambak dapat kembali dimanfaatkan paling lambat September 2026.

Target awal itu diharapkan menjadi pijakan sebelum rehabilitasi diperluas ke wilayah terdampak lainnya hingga mencapai 15.000 hektare pada akhir tahun.

Andy menyampaikan hal tersebut saat meninjau kawasan tambak di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Jumat (24/7). Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan rehabilitasi sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, pekerjaan pemerintah tidak berhenti setelah tambak selesai diperbaiki. Petambak juga harus memiliki sarana untuk segera memulai kembali usaha mereka.

“Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budi daya,” ujar Andy.

Dengan adanya bantuan tersebut, petambak diharapkan tidak perlu menunggu lebih lama untuk kembali mengisi tambak yang telah selesai direhabilitasi. Langkah ini diharapkan mempercepat proses produksi sehingga hasil budi daya bisa segera kembali dipanen.

Sebelumnya, KKP telah melakukan pendataan terhadap dampak bencana yang melanda Aceh. Hasil identifikasi menunjukkan sekitar 30 ribu hektare tambak budi daya di 16 kabupaten dan kota mengalami kerusakan.

Besarnya luas tambak yang terdampak membuat proses pemulihan harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah memprioritaskan kawasan yang dinilai siap untuk segera diperbaiki agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

Berdasarkan data KKP, Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan kerusakan paling luas. Tambak yang terdampak di wilayah tersebut mencapai lebih dari 10 ribu hektare.

Kerusakan juga terjadi di Kabupaten Bireuen dengan luas sekitar 4,9 ribu hektare. Sementara Kabupaten Aceh Tamiang mencatat tambak rusak sekitar 3,4 ribu hektare.

Data tersebut menunjukkan bahwa dampak banjir tidak hanya terjadi di satu wilayah. Sejumlah sentra budi daya perikanan di Aceh ikut merasakan kerusakan yang cukup besar sehingga membutuhkan penanganan bertahap.

Di tengah proses rehabilitasi, KKP mencatat perkembangan awal mulai terlihat. Hingga saat ini, sebanyak 694 hektare tambak telah kembali beroperasi.

Tambak yang kembali aktif tersebut mulai diisi benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin. Penebaran benih menjadi tanda dimulainya kembali aktivitas budi daya setelah proses rehabilitasi dilakukan.

Pemerintah optimistis luas tambak yang kembali berproduksi akan terus bertambah. Seiring rehabilitasi berjalan, semakin banyak petambak diperkirakan dapat kembali memanfaatkan lahannya.

Menurut Andy, pola budi daya tradisional plus yang diterapkan masyarakat memiliki potensi produksi yang cukup baik. Dalam satu siklus budi daya, setiap hektare tambak diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang.

Dengan harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, potensi omzet yang dapat diperoleh mencapai sekitar Rp30 juta untuk setiap hektare dalam waktu sekitar tiga bulan.

Potensi tersebut menjadi harapan bagi petambak yang sempat kehilangan penghasilan akibat bencana. Semakin cepat tambak kembali digunakan, semakin cepat pula aktivitas ekonomi masyarakat pesisir bergerak kembali.

Agar proses pemulihan tidak terhambat, KKP menggunakan mekanisme refocusing anggaran internal. Langkah tersebut ditempuh agar rehabilitasi dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu proses administrasi anggaran yang masih berlangsung.

Andy menegaskan seluruh bantuan yang diberikan pemerintah disalurkan tanpa dipungut biaya. Dengan demikian, petambak dapat langsung memanfaatkan bantuan tersebut untuk memulai kembali usaha budi daya mereka.

Harapan yang sama disampaikan Fazil, petambak asal Kabupaten Pidie Jaya. Ia mengaku bantuan benih dan pakan menjadi dukungan yang sangat berarti setelah tambaknya terdampak banjir.

Menurut Fazil, bantuan tersebut memberi keyakinan bagi petambak untuk kembali menjalankan usaha yang sempat terhenti.

“Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” kata Fazil.

Selain memperbaiki tambak, KKP juga menyalurkan berbagai dukungan lain untuk mempercepat pemulihan sektor perikanan. Sebanyak 12 unit excavator telah dikirim ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari jumlah tersebut, delapan unit difokuskan untuk mendukung rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh. Alat berat itu digunakan untuk mempercepat pekerjaan perbaikan infrastruktur tambak yang rusak akibat bencana.

Pemerintah juga memperkuat sektor perikanan tangkap. Bantuan mesin kapal dan 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter disalurkan kepada nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus membantu menjaga kualitas hasil tangkapan setelah kembali melaut.

Melalui rehabilitasi tambak, penyaluran benih, pakan, alat berat, hingga bantuan untuk nelayan, pemerintah berharap sektor perikanan Aceh dapat kembali bangkit secara bertahap. Pulihnya aktivitas budi daya diharapkan memberi dampak langsung terhadap penghasilan masyarakat pesisir yang sempat terdampak bencana hidrologi.

Bagi daerah pesisir lain di Indonesia, termasuk wilayah pantai di Jawa Tengah, proses pemulihan di Aceh menjadi gambaran bahwa rehabilitasi kawasan budi daya tidak cukup hanya memperbaiki tambak. Dukungan benih, pakan, peralatan, dan pendampingan juga menjadi bagian penting agar masyarakat bisa segera kembali menjalankan usahanya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

PDKN Gandeng Kementerian UMKM RI, Siapkan Program Kewirausahaan bagi Mahasiswa dan Alumni KIP Kuliah
DPRD Jateng Minta Perikanan Jadi Prioritas, Nelayan Dinilai Belum Nikmati Besarnya Potensi Ekonomi Pesisir
Harga Minyakita Segera Naik, Pemerintah Siapkan Penyesuaian HET dalam Dua Pekan
Kementerian PU Percepat Program Prioritas Presiden, Pembangunan Sekolah, Jalan dan Irigasi Terus Dikebut
Perbaikan Jalan Pantura Brangsong Dimulai, Polisi Siapkan Contra Flow untuk Antisipasi Kemacetan
BPOM Permudah Aturan Kemasan dan Bahan Baku, Kenaikan Harga Obat Diharapkan Tidak Terlalu Tinggi
Bappenas Dorong Gender dan Inklusi Sosial Masuk ke Semua Tahapan Pembangunan
29.400 Dapur MBG Lolos Verifikasi, BGN Pastikan Kualitas dan Anggaran Tetap Terjaga

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 09:35

KKP Targetkan 15 Ribu Hektare Tambak di Aceh Kembali Beroperasi, Petambak Disiapkan Benih dan Pakan

Senin, 6 Juli 2026 - 19:27

PDKN Gandeng Kementerian UMKM RI, Siapkan Program Kewirausahaan bagi Mahasiswa dan Alumni KIP Kuliah

Kamis, 18 Juni 2026 - 12:22

DPRD Jateng Minta Perikanan Jadi Prioritas, Nelayan Dinilai Belum Nikmati Besarnya Potensi Ekonomi Pesisir

Kamis, 4 Juni 2026 - 12:18

Harga Minyakita Segera Naik, Pemerintah Siapkan Penyesuaian HET dalam Dua Pekan

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:28

Kementerian PU Percepat Program Prioritas Presiden, Pembangunan Sekolah, Jalan dan Irigasi Terus Dikebut

Berita Terbaru