Tekan Stunting Lebih Cepat, Cak Imin Dukung MBG Fokus ke Ibu Hamil dan Balita

- Pewarta

Selasa, 23 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa/Wawasannews)

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa/Wawasannews)

JAKARTA, Wawasannews.com — Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang kini menjadi perhatian adalah penetapan kelompok prioritas penerima manfaat, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menilai kebijakan yang ditempuh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut sudah berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, kelompok tersebut merupakan pihak yang paling membutuhkan dukungan pemenuhan gizi karena berkaitan langsung dengan upaya pencegahan stunting.

Muhaimin mengatakan, dalam sebuah program berskala nasional, penentuan prioritas menjadi hal yang penting agar manfaat yang diberikan bisa dirasakan secara maksimal. Karena itu, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai layak menjadi kelompok yang lebih dahulu mendapatkan perhatian.

“Skala prioritas ibu menyusui, ibu hamil, dan balita merupakan pilihan yang tepat. Kelompok lain perlu memahami kebijakan ini demi percepatan penanganan stunting yang lebih efektif,” ujar Muhaimin di Jakarta, Selasa (23/6).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan, kebutuhan gizi pada masa kehamilan hingga usia balita sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, intervensi pada kelompok tersebut dinilai dapat memberikan dampak yang lebih langsung terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Menurutnya, fokus terhadap kelompok B3 atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak berarti pemerintah mengurangi perhatian kepada kelompok penerima manfaat lainnya. Kebijakan tersebut lebih pada pengaturan prioritas agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu pemerintah perlu memastikan kelompok yang paling rentan memperoleh perhatian lebih dahulu. Dengan cara itu, manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan tepat sasaran.

Selain membahas sasaran penerima manfaat, Muhaimin juga menyoroti aspek tata kelola program yang saat ini terus dibenahi. Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG dapat duduk bersama untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala yang muncul di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh manajemen dan koordinasi antar lembaga yang menjalankannya. Karena itu, perbaikan tata kelola menjadi bagian penting agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

“Manajemen dan tata kelola kelembagaan yang ada perlu terus diperbaiki. Semua pihak yang terlibat harus bersama-sama memberikan solusi agar program benar-benar berjalan sesuai sasaran yang diperintahkan Presiden,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program yang saat ini terus mendapatkan evaluasi dari pemerintah. Evaluasi dilakukan tidak hanya terkait mekanisme penyaluran, tetapi juga menyangkut efektivitas penerima manfaat agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Dengan fokus baru pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, pemerintah berharap upaya perbaikan gizi masyarakat dapat berjalan lebih terarah. Kelompok tersebut selama ini menjadi perhatian utama dalam berbagai program kesehatan karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan anak dan pencegahan stunting sejak dini. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jelang Muktamar NU, Kita Muda Nahdliyin Deklarasikan Dukungan untuk Gus Yusuf
Komnas HAM: Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Perkuat Kesempatan Setara di Politik
Silmy Karim Resmi Ditahan KPK, Kasus Dugaan Korupsi Izin Tinggal WNA Menyeret Sejumlah Pejabat Imigrasi
Mendikdasmen: Sekolah Harus Jadi Tempat Membangun Karakter dan Memperkuat Kebangsaan
KSP Gelar 81 Verifikasi Lapangan, Awasi 17 Program Prioritas Pemerintah hingga Daerah
Danantara Targetkan Entitas PLN Group Berkurang Hampir Separuh pada 2028
KPK Buka Identitas Empat Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan, Kerugian Negara Diperkirakan Rp151 Miliar
Komnas Perempuan Soroti Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Nilai Pancasila Dinilai Belum Sepenuhnya Terwujud

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 12:53

Tekan Stunting Lebih Cepat, Cak Imin Dukung MBG Fokus ke Ibu Hamil dan Balita

Senin, 22 Juni 2026 - 18:48

Jelang Muktamar NU, Kita Muda Nahdliyin Deklarasikan Dukungan untuk Gus Yusuf

Kamis, 4 Juni 2026 - 12:12

Komnas HAM: Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Perkuat Kesempatan Setara di Politik

Kamis, 4 Juni 2026 - 12:07

Silmy Karim Resmi Ditahan KPK, Kasus Dugaan Korupsi Izin Tinggal WNA Menyeret Sejumlah Pejabat Imigrasi

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:45

Mendikdasmen: Sekolah Harus Jadi Tempat Membangun Karakter dan Memperkuat Kebangsaan

Berita Terbaru