PURBALINGGA, Wawasannews.com — Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, memprogramkan penguatan sektor ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 guna mendorong pemerataan pembangunan dan ketahanan sosial.
Di kutip dari antaranewsjateng.com, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan bahwa arah pembangunan tahun 2027 difokuskan agar lebih merata, berkualitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses ekonomi serta memperkuat ketahanan sosial.
“Pembangunan 2027 kita arahkan agar lebih merata, berkualitas, dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam membuka akses ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial,” ujar Fahmi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kabupaten Purbalingga di Pendopo Dipokusumo, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, tema pembangunan 2027 mengusung “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial”.
Peningkatan kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, terutama untuk mendukung konektivitas wilayah serta akses menuju destinasi wisata, termasuk melalui program peningkatan jalan kabupaten.
Selain itu, penguatan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan terus didorong guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di sektor ekonomi, Pemkab Purbalingga menargetkan pertumbuhan yang lebih inklusif melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta modernisasi sektor pertanian berbasis teknologi.
“Ekonomi tidak hanya tumbuh, tapi harus dirasakan semua lapisan masyarakat. Karena itu kita dorong UMKM, pertanian modern dan ekosistem digital,” tambahnya.
Peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus utama, antara lain melalui penguatan sarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perluasan akses layanan kesehatan.
Pemerintah daerah juga menyiapkan program beasiswa vokasi dan reformasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Di sisi lain, reformasi birokrasi terus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Fahmi menambahkan, capaian pembangunan tahun 2025 menjadi modal penting dalam penyusunan kebijakan ke depan, di antaranya perbaikan jalan sepanjang 92,5 kilometer serta penanganan tebing sungai dengan total anggaran puluhan miliar rupiah.
Selain itu, berbagai program sosial dan ekonomi seperti penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), penyelenggaraan kegiatan daerah, serta penyediaan ribuan lowongan kerja turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Capaian tersebut tercermin dalam indikator makro, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 71,71, penurunan angka kemiskinan menjadi 12,55 persen, serta tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,83 persen.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Herni Sulasti menyebut penurunan angka kemiskinan sebesar 1,63 persen pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah.
“Ke depan, fokus kita adalah penanganan kelompok rentan agar penurunan kemiskinan bisa lebih signifikan,” ujarnya.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh pimpinan DPRD, Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, serta unsur masyarakat dan pelaku usaha. (red)
