Mahfud Sodiq: Kolaborasi Pemkab dan DPRD Berbuah Penghargaan Pesantren Award 2025

- Pewarta

Rabu, 22 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq saat menghadiri Upacara Hari Santri Nasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Kendal di Alun-alun Kendal, Rabu (22/10/2025) | Wawasannews

Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq saat menghadiri Upacara Hari Santri Nasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Kendal di Alun-alun Kendal, Rabu (22/10/2025) | Wawasannews

KENDAL, Wawasannews com – Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq menyampaikan rasa bangganya atas diraihnya Pesantren Award 2025 oleh Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari dari Kementerian Agama RI.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud di sela-sela Upacara Hari Santri Nasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Kendal di Alun-alun Kendal, Rabu (22/10/2025), dan diikuti ribuan santri dari berbagai pondok pesantren.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud  turut menyerahkan hadiah kepada para santri pemenang lomba Hari Santri Nasional.

Mahfud menegaskan, penghargaan bergengsi tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD Kendal, dalam memperjuangkan kemajuan pesantren melalui kebijakan yang berpihak.

“Penghargaan ini tidak lepas dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang sejak awal mendorong lahirnya kebijakan untuk memajukan pesantren,” ujarnya.

Mahfud  turut menyerahkan hadiah kepada para santri pemenang lomba Hari Santri Nasional

Ia mengingatkan, DPRD Kendal menjadi penggagas lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren yang disahkan pada 9 Juni 2021, setelah proses pembahasan selama enam bulan oleh Panitia Khusus (pansus).

Menurutnya, keberadaan Perda Pesantren menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran pesantren, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi umat.

“Dari Perda inilah lahir berbagai program seperti santripreneur, santri menulis, hingga pemberdayaan UMKM pesantren yang kini mulai menunjukkan hasil positif,” imbuhnya.

Mahfud juga memberikan apresiasi kepada Bupati Dyah Kartika Permanasari yang dinilai konsisten dan serius mengimplementasikan kebijakan berbasis pesantren tersebut.

“Sinergi yang terbangun antara pemerintah dan pesantren lewat regulasi dan program nyata telah membawa Kendal meraih penghargaan nasional. Ini menjadi bukti bahwa kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah berdampak langsung bagi kemajuan dunia pesantren,” tegasnya.

Diketahui, Malam Anugerah Pesantren Award 2025 digelar di Aula HM Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta. Untuk pertama kalinya, Kabupaten Kendal berhasil meraih penghargaan tersebut dan menjadi salah satu daerah yang dinilai konsisten dalam mendorong kemajuan pesantren di Indonesia.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kemendikdasmen Siapkan 150 Ribu Beasiswa S1 untuk Guru, Dorong Kualitas Pendidikan Lebih Merata
Sempat Kabur ke Hutan, Paman di Kendal yang Diduga Cabuli Keponakan Akhirnya Ditangkap Polisi
KemenPPPA Soroti Pentingnya Deteksi Gangguan Mental pada Anak dan Remaja
DPR Minta TNI dan Polisi Turun Tangan Berantas Tambang Ilegal di Sumbar
Pemerintah Pastikan Revisi UU HAM Tidak Kurangi Independensi Komnas HAM
Stasiun Kaliwungu Kendal Bakal Aktif Lagi, Ditarget Layani Penumpang pada 2027
Pengasuh Ponpes di Pekalongan Jadi Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati, Langsung Ditahan
BUMDes Tanjungmojo Panen Semangka Perdana, Bupati Kendal Dorong Jadi Komoditas Unggulan

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 14:57

Kemendikdasmen Siapkan 150 Ribu Beasiswa S1 untuk Guru, Dorong Kualitas Pendidikan Lebih Merata

Jumat, 29 Mei 2026 - 16:43

Sempat Kabur ke Hutan, Paman di Kendal yang Diduga Cabuli Keponakan Akhirnya Ditangkap Polisi

Jumat, 29 Mei 2026 - 15:53

KemenPPPA Soroti Pentingnya Deteksi Gangguan Mental pada Anak dan Remaja

Jumat, 29 Mei 2026 - 15:29

DPR Minta TNI dan Polisi Turun Tangan Berantas Tambang Ilegal di Sumbar

Jumat, 29 Mei 2026 - 15:23

Pemerintah Pastikan Revisi UU HAM Tidak Kurangi Independensi Komnas HAM

Berita Terbaru