JAKARTA, Wawasannews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memberikan perhatian terhadap pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Di kutip dari antaranews.com, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perhatian tersebut diberikan karena sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Tentu KPK memberikan perhatian soal itu,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa potensi kerawanan korupsi dalam pengadaan dapat terjadi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
“Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa aspek pemerataan kebutuhan juga menjadi perhatian, termasuk apakah spesifikasi kendaraan yang diadakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di seluruh wilayah.
“Apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spesifikasi demikian itu dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?” lanjutnya.
Terkait isu pemenang pengadaan, yakni PT Yasa Artha Trimanunggal yang dinilai belum memiliki banyak jaringan dealer atau penyalur, KPK menilai hal tersebut harus dilihat dari keseluruhan proses pengadaan yang dilakukan oleh BGN.
“Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentu harus dilihat mengapa vendor tersebut yang menang. Pasti ada argumentasi dalam proses tersebut yang harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Budi.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana pada 7 April 2026 menjelaskan bahwa pengadaan sepeda motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan anggaran tahun 2025 dan belum dibagikan secara resmi.
Ia menyebut realisasi pengadaan telah mencapai 21.801 unit dari total sekitar 25 ribu unit.
Pada 8 April 2026, Dadan kembali menjelaskan bahwa pengadaan tersebut diperuntukkan bagi kepala SPPG di wilayah dengan akses transportasi sulit, guna mendukung kelancaran distribusi program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran pengadaan sepeda motor listrik tersebut berasal dari alokasi tahun 2025, serta tidak ada pembelian baru pada tahun 2026.
Adapun sepeda motor listrik yang menjadi objek pengadaan diduga merupakan tipe Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX. (red)
