JAKARTA, Wawasannews.com – Indonesia dipastikan akan resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 8 Januari 2026. Penetapan tersebut menandai pencapaian penting diplomasi Indonesia di tingkat global, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menjelaskan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan melalui mekanisme regional yang berlaku di tubuh PBB. Pada 2026, giliran kawasan Asia Pasifik mendapat mandat untuk mengajukan kandidat presiden.
“Pemilihan dilakukan secara bergilir per kawasan, dan pada 2026 merupakan jatah Asia Pasifik,” ujar Pigai saat menyampaikan kinerja Kementerian HAM tahun anggaran 2025 di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Pigai menambahkan, proses pemilihan Presiden Dewan HAM PBB pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kesepakatan di tingkat kawasan. Apabila hanya terdapat satu kandidat yang diajukan, maka proses di tingkat PBB bersifat penetapan administratif.
“Dengan hanya satu calon dari Asia Pasifik, maka di PBB tinggal ditetapkan. Pada 8 Januari nanti hanya dilakukan ketuk palu dan pergantian kepemimpinan dari presiden lama ke presiden baru,” jelasnya.
Menurut Pigai, keberhasilan Indonesia tidak lepas dari kerja keras diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah negara Asia Pasifik sempat menyatakan minat untuk maju sebagai kandidat Presiden Dewan HAM PBB.
“Kami melakukan roadshow diplomatik hingga ke Jenewa, Timur Tengah, Asia, dan Australia,” ungkap Pigai. Dari enam negara yang sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri, lima di antaranya akhirnya bersedia menarik dukungan setelah dilakukan pendekatan diplomatik intensif.
Satu negara yang tetap maju hingga tahap pemilihan terbuka adalah Thailand. Namun, berdasarkan hasil pemungutan suara, Indonesia unggul signifikan.
“Thailand tidak bersedia mundur. Padahal Wakil Menteri HAM sempat melakukan komunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri Thailand beberapa jam sebelum pemilihan,” kata Pigai.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan arah prioritas Indonesia jika resmi menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Fokus utama Indonesia akan diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama akses terhadap gizi dan pendidikan.
- “Ini sejalan dengan program HAM yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia,” ujar Sugiono. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai implementasi nyata pemenuhan hak asasi paling mendasar, yakni hak atas pangan dan kehidupan yang layak.
