KENDAL, Wawasannews.com — Pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak akan membangun sekolah menengah pertama (SMP) negeri baru dalam lima tahun mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah akan memperkuat peran sekolah swasta melalui pola kemitraan agar pemerataan layanan pendidikan tetap berjalan.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kendal, Sulardi, saat menghadiri audiensi bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Kendal di Gedung DPRD Kendal, Rabu (8/7/2026).
Audiensi itu juga dihadiri Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq beserta jajaran, pengurus BMPS Kabupaten Kendal, serta perwakilan Disdikbud. Pertemuan berlangsung cukup panjang karena membahas berbagai persoalan pendidikan, mulai dari penerimaan murid baru, keberlangsungan sekolah swasta, hingga kemungkinan pengaktifan kembali Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Salah satu poin yang menjadi perhatian BMPS adalah isu rencana pembangunan SMP negeri baru di Kecamatan Kaliwungu Selatan maupun Kecamatan Boja. Menurut Sulardi, isu tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah daerah sudah memastikan tidak ada pembangunan SMP negeri baru dalam lima tahun ke depan.
Keputusan tersebut diambil sesuai arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Selain persoalan pembangunan sekolah, BMPS juga meminta adanya perubahan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Mereka mengusulkan agar calon peserta didik hanya diperbolehkan memilih satu sekolah saat mendaftar.
Menurut BMPS, sistem tersebut dinilai dapat memberikan kesempatan yang lebih seimbang bagi sekolah negeri maupun swasta dalam memperoleh peserta didik baru.
Menanggapi usulan tersebut, Sulardi mengatakan Disdikbud akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini. Hasil evaluasi akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pada tahun ajaran berikutnya.
“Insya Allah tahun depan kami penuhi. Sistem SPMB akan kami evaluasi agar lebih berkeadilan,” ujar Sulardi.
Dalam audiensi itu, BMPS juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Kendal kembali mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau Bosda. Program tersebut sebelumnya pernah berjalan, namun dalam tiga tahun terakhir tidak lagi dianggarkan.
Sulardi menjelaskan, penghentian Bosda bukan karena pemerintah mengabaikan sekolah swasta. Kondisi tersebut terjadi karena kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian belanja.
Menurutnya, Bosda merupakan program yang sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah.
“Bosda ini sensitif karena sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Kalau kemampuan keuangan memungkinkan tentu kami juga memikirkan sekolah swasta. Namun karena fiskal terbatas, kami harus melakukan penghematan,” jelasnya.
Meski demikian, Disdikbud menyiapkan solusi lain agar sekolah swasta tetap memperoleh dukungan dari pemerintah daerah.
Salah satunya melalui skema kemitraan antara pemerintah daerah dengan sekolah swasta.
Dalam konsep tersebut, siswa yang tidak memperoleh kursi di SMP negeri nantinya dapat langsung diarahkan ke sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah.
Apabila Bosda kembali tersedia di masa mendatang, biaya pendidikan bagi siswa tersebut dapat didukung melalui anggaran pemerintah daerah.
Sulardi mengatakan program tersebut akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project. Sekolah yang akan dilibatkan berasal dari berbagai yayasan pendidikan, seperti LP Ma’arif, PGRI, Muhammadiyah maupun yayasan lainnya.
Menurutnya, seluruh sekolah swasta memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam program tersebut.
“Kami berharap semua sekolah memiliki hak yang sama menerima siswa. Tinggal nanti dikaji kemampuan fiskal daerah dan jumlah rombongan belajar yang bisa dibiayai,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara BMPS Kabupaten Kendal, Akhmad Supari, mengapresiasi keputusan pemerintah yang memastikan tidak ada pembangunan SMP negeri baru.
Menurutnya, kepastian tersebut penting bagi sekolah swasta karena memberikan ruang untuk tetap berkembang dan berkontribusi dalam pelayanan pendidikan di Kabupaten Kendal.
Ia berharap pemerintah benar-benar menindaklanjuti evaluasi sistem SPMB agar distribusi peserta didik tidak hanya terpusat di sekolah negeri.
Supari menilai persoalan pendidikan di Kabupaten Kendal bukan semata-mata soal persaingan antara sekolah negeri dan swasta.
Menurutnya, persoalan yang lebih besar adalah masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP dan MTs.
Saat ini APK Kabupaten Kendal baru mencapai 85,67 persen. Artinya, masih ada sekitar 14 persen anak usia SMP yang belum mengenyam pendidikan.
“Mereka tidak sekolah bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak mampu. Masyarakat memilih sekolah negeri karena gratis. Karena itu kami mengusulkan adanya intervensi pemerintah melalui bantuan kepada sekolah swasta agar anak-anak yang tidak diterima di negeri tetap bisa bersekolah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Kendal sebenarnya pernah memiliki program Bosda yang membantu sekolah swasta. Program tersebut terakhir berjalan sekitar tahun 2014.
Karena itu BMPS berharap kebijakan serupa dapat dipertimbangkan kembali apabila kondisi keuangan daerah sudah memungkinkan.
Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq, mengatakan hasil audiensi menghasilkan sejumlah kesepahaman antara DPRD, pemerintah daerah dan BMPS.
Salah satunya adalah komitmen untuk memperkuat keberadaan sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan di Kabupaten Kendal.
Mahfud menegaskan, berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) daerah, tidak ada rencana pembangunan SMP negeri baru selama lima tahun ke depan.
Ia juga mendukung evaluasi sistem SPMB agar peluang memperoleh peserta didik menjadi lebih merata.
“Model SPMB akan kita evaluasi bersama sehingga sekolah swasta juga memiliki ruang yang sama dengan sekolah negeri dan pemerataan pendidikan bisa terwujud,” kata Mahfud.
Terkait usulan Bosda, DPRD akan mempelajari regulasi sekaligus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, apabila kondisi fiskal daerah membaik, usulan tersebut bukan hal yang sulit untuk dibahas bersama pemerintah daerah.
“Kalau kemampuan fiskal memadai, saya kira ini bukan sesuatu yang sulit. Kami memiliki komitmen yang sama untuk memajukan pendidikan karena sekolah swasta selama ini juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan masyarakat Kabupaten Kendal,” pungkasnya.
Pewarta : Zidnal
Editor : Riyadi
