SEMARANG, Wawasannews.com – Jawa Tengah tengah menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan setelah tercatat sebanyak 341.827 anak masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) selama periode Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut memicu kekhawatiran berbagai pihak dan dinilai sebagai kondisi darurat pendidikan yang membutuhkan langkah cepat dan sistematis.
Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah, H. Zainudin, menegaskan tingginya angka anak putus sekolah tidak boleh dianggap persoalan biasa. Menurutnya, masalah ini sudah menyangkut masa depan sumber daya manusia di Jawa Tengah dan perlu menjadi prioritas seluruh pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota.
“Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut masa depan ratusan ribu anak di Jawa Tengah. Penanganannya harus serius dan terintegrasi,” kata Zainudin, Rabu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, penyebab anak putus sekolah sangat kompleks dan tidak cukup diatasi hanya dengan program sekolah gratis atau penghapusan SPP. Banyak keluarga masih terbebani biaya lain seperti transportasi, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan makan harian.
Menurutnya, tekanan ekonomi keluarga menjadi faktor dominan yang memaksa sebagian anak berhenti sekolah dan bahkan bekerja membantu orang tua.
“Banyak anak berhenti sekolah karena keluarga tidak mampu menanggung biaya penunjang. Ini yang harus dipahami pemerintah agar kebijakan lebih menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Zainudin mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema bantuan pendidikan agar lebih tepat sasaran. Bantuan, kata dia, harus mencakup kebutuhan operasional siswa sehingga anak dari keluarga rentan tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Selain itu, ia mengapresiasi kehadiran program Sekolah Rakyat berbasis asrama yang digagas pemerintah pusat. Program ini dinilai bisa menjadi solusi alternatif bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem karena seluruh kebutuhan pendidikan dan hidup siswa ditanggung negara.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan dinas pendidikan di seluruh kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi ulang data ATS.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah anak-anak tersebut benar-benar putus sekolah atau terkendala administrasi dan faktor lainnya.
“Setiap daerah memiliki persoalan berbeda, baik ekonomi, sosial, maupun geografis. Karena itu, kita perlu data valid untuk menentukan langkah penanganan yang tepat,” Pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis angka anak tidak sekolah dapat ditekan melalui asesmen mendalam, penguatan program bantuan pendidikan, dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Pewarta : Fuad
Editor : Riyadi
