JAKARTA, WawasanNews – Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia kembali digelar di Istana Merdeka, Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana yang diperkirakan publik. Keputusan Presiden Prabowo Subianto ini menimbulkan beragam spekulasi tentang masa depan proyek strategis yang sejak awal penuh kontroversi.
Meski tahun lalu IKN berhasil menjadi tuan rumah peringatan HUT RI pertama kalinya, kali ini sorotan justru beralih pada arah kebijakan pemerintah baru. Banyak pengamat menilai, langkah Prabowo menunjukkan berkurangnya prioritas terhadap megaproyek warisan Presiden Joko Widodo.
Politik dan Janji Pemindahan Ibu Kota
Sejak digagas Jokowi pada 2019, pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk mengatasi masalah Jakarta seperti banjir, polusi, dan penurunan tanah. Namun, proyek bernilai ratusan triliun rupiah itu menuai kritik publik, dari isu lingkungan hingga keraguan aparatur sipil negara (ASN) untuk pindah.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo, arah kebijakan menjadi berbeda. Ia lebih fokus pada program populis seperti makan gratis, pembentukan koperasi desa, dan pembangunan rumah murah. Menurut pakar politik BRIN, Siti Zuhro, keputusan ini wajar karena Prabowo tidak menghadapi tekanan publik besar untuk segera memindahkan ibu kota.
“Visi Prabowo adalah membangun ketahanan ekonomi dari akar rumput,” ujarnya.
Dampak pada Kepercayaan Investor
Keputusan menunda pemindahan ibu kota berdampak langsung pada kepercayaan investor. Data menunjukkan, hanya 42 perusahaan yang telah menyatakan komitmen menanamkan modal di IKN dengan total Rp62 triliun. Namun, sebagian besar belum memulai pembangunan.
Bahkan, Hashim Djojohadikusumo—adik Prabowo—yang pernah menjanjikan investasi infrastruktur air bersih senilai Rp4,7 triliun, hingga kini belum merealisasikannya.
“Investor ingin jaminan kepastian. Tanpa keputusan presiden yang formal, mereka ragu menanam modal lebih jauh,” kata Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia.
Potensi Dampak Politik
Selain urusan investasi, politik juga menjadi faktor penting. Banyak pihak menilai Prabowo harus menjaga keseimbangan antara melanjutkan warisan Jokowi dan memperkuat programnya sendiri.
Pengamat politik Paramadina, Hendri Satrio, menyebut penundaan IKN bisa memengaruhi relasi Prabowo dengan Jokowi. “Jika Prabowo menunjukkan popularitas melalui program populis, ia bisa saja meninggalkan proyek IKN,” ujarnya.
Namun, risiko politik juga muncul. Jika IKN terbengkalai, isu ini bisa dimanfaatkan lawan politik menjelang Pilpres 2029.
Antara “Kota Masa Depan” atau “Kota Mati”?
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan tahap kedua segera dimulai. Targetnya, pada 2029 sudah ada kantor legislatif, yudikatif, hingga tambahan apartemen untuk ASN.
Meski demikian, para pengamat menyebut masa depan IKN bergantung pada konsistensi pemerintah lima tahun ke depan. Jika tidak, kota baru di Kalimantan Timur itu bisa berubah dari simbol masa depan menjadi sekadar “kota mati”.
