SEMARANG, Wawasannews.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, merencanakan gerakan bersepeda bersama bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di lingkungan pemerintah daerah.
Di kutip dari antaranewsjateng.com, Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat yang dijadwalkan terbit pada 31 Maret 2026. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah awal dalam mendukung efisiensi energi.
Salah satu langkah yang telah berjalan adalah pengembangan program Desa Mandiri Energi yang saat ini telah mencapai sekitar 2.500 desa dan akan terus dioptimalkan.
Selain itu, Pemprov Jateng juga berupaya memaksimalkan peran badan usaha milik daerah (BUMD) di sektor energi. Salah satunya melalui Jateng Agro Berdikari (JTAB) yang telah mengelola gas alam dan dimanfaatkan di beberapa wilayah di Jawa Tengah.
Dalam aspek mobilitas, pemerintah juga mendorong ASN dan pejabat publik untuk menggunakan sepeda maupun transportasi umum saat berangkat ke kantor sebagai bagian dari penghematan energi.
“Kami sudah menyusun rencana dan melakukan perhitungan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pada hari tertentu seluruh ASN bersama bupati dan wali kota menggunakan sepeda ke kantor,” ujar Ahmad Luthfi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian, termasuk penentuan hari tertentu bagi ASN untuk bersepeda ke kantor.
Selain penggunaan sepeda, ASN dan pejabat di lingkungan Pemprov Jateng juga akan didorong untuk memanfaatkan transportasi umum sebagai alternatif mobilitas harian.
Sementara itu, terkait wacana penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH), Ahmad Luthfi menyebut kebijakan tersebut juga masih dalam tahap pembahasan dan menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Untuk WFH masih kami kaji. Jika nanti sudah ada surat edaran dari pemerintah pusat, maka akan segera kami tindak lanjuti,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus mendorong pola hidup yang lebih ramah lingkungan di kalangan aparatur pemerintah. (red)
