JAKARTA, Wawasannews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres di seluruh Indonesia. Peresmian ini menjadi langkah strategis Polri dalam memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Kapolri mengatakan, pembentukan Direktorat PPA-PPO di daerah bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap korban, khususnya korban kekerasan dan perdagangan orang yang selama ini masih enggan melapor.
“Masih banyak kasus yang terjadi namun tidak dilaporkan. Dengan hadirnya Direktorat PPA-PPO, korban diharapkan merasa aman, terlindungi, dan mendapatkan pelayanan yang lebih optimal,” ujar Kapolri saat peresmian di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, sejak Direktorat PPA-PPO dibentuk di tingkat Mabes Polri, jajaran kepolisian secara aktif melakukan sosialisasi untuk membangun keberanian korban dalam melaporkan kasus yang dialami. Pendekatan humanis dan psikologis menjadi kunci dalam memberikan layanan perlindungan.
“Kami melakukan sosialisasi selama satu tahun terakhir untuk meyakinkan korban bahwa negara hadir melindungi. Penanganan harus dilakukan dengan pendekatan psikologis agar korban merasa nyaman,” jelasnya.
Kapolri menambahkan, Direktorat PPA-PPO juga akan memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga terkait, serta menjalin kerja sama internasional. Langkah ini dilakukan guna memberikan pelayanan yang komprehensif, termasuk dalam menangani kasus people smuggling yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri.
“Direktorat ini hadir tidak hanya untuk penindakan, tetapi juga pencegahan serta perlindungan hak-hak korban, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri,” tegas Kapolri.
Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengungkapkan capaian Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri sepanjang tahun 2025. Tercatat, sebanyak 403 kasus berhasil diungkap dengan 505 orang ditetapkan sebagai tersangka.
“Jumlah korban mencapai 1.239 orang, terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak. Ini menunjukkan kompleksitas dan luasnya kejahatan yang kami tangani,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, salah satu kasus besar yang berhasil diungkap adalah upaya penyelundupan 39 WNI ke Australia, serta kasus perdagangan bayi di Sulawesi Selatan yang melibatkan jaringan lintas provinsi.
“Korban perdagangan bayi mencapai 14 bayi dan satu anak. Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, Direktorat PPA-PPO juga aktif melakukan upaya pencegahan melalui program sosialisasi, termasuk program Rise and Speak yang mendorong keberanian korban untuk melapor. Program ini telah dilaksanakan di 10 kabupaten/kota serta dua kali di luar negeri.
“Upaya pencegahan menjadi bagian penting agar kejahatan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan sejak dini,” pungkasnya. (fad)
