JAKARTA, Wawasannews.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda terhadap industri perfilman berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif di Indonesia.
Di kutip dari antaranews.com, Ia menjelaskan, skema perpajakan yang berlaku saat ini dikenakan dua kali, yakni PPN di tingkat produksi serta PPN di tingkat distribusi atau ekshibisi. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan beban ganda yang berdampak pada menurunnya margin keuntungan para sineas lokal.
“Bagaimana industri film kita mau bersaing di level global jika sejak tahap produksi saja mereka sudah terbebani PPN ganda? Ini adalah disinsentif bagi kreativitas,” ujar Novita dalam rapat bersama sejumlah asosiasi dan perusahaan perfilman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, diperlukan reformasi kebijakan pajak yang lebih berpihak pada pertumbuhan industri perfilman, sehingga tidak justru menjadi beban bagi pelaku kreatif di dalam negeri.
Di sisi lain, Novita juga menyoroti keterbatasan jumlah layar bioskop di Indonesia yang dinilai belum sebanding dengan meningkatnya produktivitas karya anak bangsa. Ia menyebut fenomena antrean panjang jadwal pemutaran film telah berada pada tahap yang merugikan, baik secara ekonomi maupun psikis bagi para kreator.
Banyak film berkualitas, lanjutnya, harus menunggu berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun untuk mendapatkan jadwal tayang, dengan durasi penayangan yang sangat terbatas karena harus bergantian dengan film lain.
Kondisi tersebut dinilai tidak adil bagi produser yang telah mengeluarkan investasi besar dalam proses produksi. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan distribusi layar bioskop hingga ke daerah-daerah, agar akses penayangan tidak hanya terpusat di kota besar.
“Film bukan sekadar hiburan, tapi kekuatan ekonomi baru dan identitas bangsa. Jika regulasinya tidak kita benahi sekarang, kita akan terus menjadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Novita juga menyoroti masih minimnya dukungan pemerintah dalam mengintegrasikan industri film dengan sektor pariwisata. Padahal, menurutnya, film memiliki peran strategis sebagai media promosi destinasi daerah yang efektif atau dikenal dengan film-induced tourism.
Ia pun mendorong adanya insentif khusus bagi rumah produksi yang mengangkat potensi daerah. Pemerintah dinilai dapat memberikan dukungan berupa insentif fiskal maupun kemudahan perizinan lokasi bagi film yang mempromosikan destinasi wisata prioritas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di daerah. (Red)
