DPR RI Soroti Peran Lembaga HAM dalam Pengawalan Kasus Ponpes Pati

- Pewarta

Rabu, 6 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Istimewa/Wawasannnews)

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Istimewa/Wawasannnews)

JAKARTA, Wawasannews.com – Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat perhatian serius dari DPR RI. Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai keterlibatan lembaga nasional hak asasi manusia (HAM) menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan korban dan pengawalan proses hukum berjalan optimal.

Menurut Mafirion, lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perlu segera turun tangan. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dinilai penting, tidak hanya untuk investigasi, tetapi juga menjangkau para korban secara langsung. (Di lansir dari antaranews).

Ia menegaskan, kasus yang menimpa puluhan santriwati tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal biasa. Dugaan kekerasan yang terjadi disebut memiliki dimensi pelanggaran HAM karena berlangsung dalam relasi kuasa yang tidak seimbang antara pengasuh dan santri.

Selain itu, mayoritas korban diduga masih berusia anak atau duduk di bangku SMP. Kondisi ini memperkuat urgensi perlindungan anak dan pendampingan hukum yang komprehensif.

DPR juga mendorong LPSK memberikan perlindungan identitas, jaminan keamanan fisik, hingga pendampingan pemulihan bagi korban. Restitusi dan rehabilitasi sosial jangka panjang dinilai penting agar korban dapat kembali menjalani kehidupan dan pendidikan secara layak.

Sementara itu, Komnas HAM didorong melakukan investigasi independen untuk memastikan seluruh proses penanganan berjalan transparan. Komnas Perempuan dan KPAI juga diharapkan aktif mengawal proses hukum agar tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan lebih ketat di lingkungan pendidikan berasrama, termasuk pondok pesantren, agar ruang belajar tetap aman dan nyaman bagi peserta didik.

Sebelumnya, sedikitnya 50 santriwati diduga menjadi korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Kepolisian telah menetapkan pengasuh pondok berinisial AS sebagai tersangka dan proses hukum masih terus berjalan. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kendal Jadi Kabupaten Terbaik Nasional, Ini Faktor yang Dinilai Bappenas
243.543 Satlinmas di Jateng Diperkuat, Kajati Teguh Subroto Pimpin Aslinmas
Pembudidaya Ikan Kendal Butuh Dukungan Pengairan, DPRD Buka Ruang Aspirasi
Jalan Kaliwungu-Boja Ambles, Pemkab Kendal Siapkan Rp1,2 Miliar
Fraksi PKB DPRD Jateng Soroti Sektor Pertanian dan Koreksi Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan APBD 2026
Celurit 2 Meter dan Corbek 1,5 Meter Disita, Polisi Gagalkan Tawuran Remaja di Kendal
IKA PMII UIN Walisongo Launching WIM, Kembangkan Investasi dan Bisnis Alumni
Warga Binaan Lapas Plantungan Belajar Restorative Justice dan Hak Hukum

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 16:56

Kendal Jadi Kabupaten Terbaik Nasional, Ini Faktor yang Dinilai Bappenas

Rabu, 30 September 2026 - 16:37

243.543 Satlinmas di Jateng Diperkuat, Kajati Teguh Subroto Pimpin Aslinmas

Rabu, 30 September 2026 - 15:29

Pembudidaya Ikan Kendal Butuh Dukungan Pengairan, DPRD Buka Ruang Aspirasi

Rabu, 30 September 2026 - 13:00

Jalan Kaliwungu-Boja Ambles, Pemkab Kendal Siapkan Rp1,2 Miliar

Rabu, 30 September 2026 - 12:10

Fraksi PKB DPRD Jateng Soroti Sektor Pertanian dan Koreksi Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan APBD 2026

Berita Terbaru

Secret Link