KENDAL, Wawasannews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Raperda Kabupaten Kendal, Jumat (17/10/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq.
Dalam forum tersebut, setiap fraksi menyampaikan perhatian terhadap sejumlah hal penting, seperti efektivitas belanja publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta optimalisasi program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Pandangan ini menjadi masukan awal untuk penyusunan APBD Kendal Tahun 2026, agar semakin efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Raperda oleh Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari sehari sebelumnya.
Adapun empat Raperda yang tengah dibahas mencakup berbagai bidang strategis. Di antaranya, penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Farmasi Kendal untuk memperkuat layanan farmasi daerah, perubahan struktur perangkat daerah melalui revisi atas Perda Nomor 8 Tahun 2016, pembentukan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada 2029, serta rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal 2025–2045 sebagai upaya menata arah pengembangan sektor wisata secara berkelanjutan.
“Rapat ini menjadi wadah bagi fraksi untuk menyampaikan pandangan dan masukan konstruktif. Semua pendapat tersebut akan menjadi dasar pembahasan lanjutan antara legislatif dan eksekutif agar setiap kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” katanya.
Dalam rapat tersebut, suasana sempat memanas ketika Ainur Rokim dari Fraksi Gerindra menyampaikan interupsi mengenai rendahnya kehadiran pejabat eselon II dan III dari pihak eksekutif. Ia menilai, kehadiran pejabat perangkat daerah penting sebagai bentuk penghormatan terhadap forum paripurna DPRD.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Mahfud Sodiq menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dan memastikan kehadiran pejabat eksekutif dalam rapat-rapat berikutnya.
“Kami akan memastikan koordinasi antara legislatif dan eksekutif berjalan lebih baik. Kehadiran seluruh unsur pemerintah daerah dalam forum resmi DPRD sangat penting untuk menjaga sinergitas dan tanggung jawab bersama dalam merumuskan kebijakan publik,” tegasnya.
Menjelang penutupan rapat, Mahfud juga menyampaikan adanya penyesuaian jadwal kegiatan DPRD Kendal selama Oktober 2025. Penyesuaian ini dilakukan agar pembahasan Raperda dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi.
Ia menjelaskan, agenda pada 20 Oktober akan diisi dengan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi serta penyampaian pendapat Bupati terhadap Raperda prakarsa DPRD. Selanjutnya, pembahasan lanjutan dijadwalkan pada 21 Oktober, sementara rapat pada 27 dan 28 Oktober akan difokuskan pada pembahasan Raperda APBD Tahun 2026 serta pembentukan dan penambahan tugas Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Di akhir rapat, Mahfud menegaskan komitmen DPRD Kendal untuk terus memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal. Sinergi tersebut, menurutnya, menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan berpihak pada masyarakat.
“Melalui kemitraan yang solid antara legislatif dan eksekutif, kami yakin setiap keputusan yang diambil akan membawa manfaat nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kendal,” pungkas Mahfud Sodiq. (Red)
