PATI, Wawasannews.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah mendesak pengusutan tuntas terhadap dugaan kasus pelecehan terhadap santriwati yang melibatkan oknum pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Pati.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, H. Sugiyarto, menegaskan penanganan kasus harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap serta memberikan keadilan bagi korban.
“Saya sangat prihatin dengan kejadian ini, terutama bagi dunia pendidikan kita dan khususnya kepada para korban. Hal ini perlu ditelusuri secara detail agar kasusnya terang benderang,” ujar Sugiyarto, Minggu (3/5/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Pati-Rembang tersebut menilai proses hukum yang tegas menjadi langkah penting untuk memastikan kasus serupa tidak terulang, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Menurutnya, tindakan yang diduga dilakukan pelaku merupakan perbuatan oknum dan tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh pondok pesantren.
“Ini adalah tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kejadian ini kemudian digeneralisasi kepada seluruh pondok pesantren yang ada,” tegasnya.
Sugiyarto juga mengajak masyarakat tetap objektif dalam menyikapi kasus tersebut. Ia menilai pesantren tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan pendidikan generasi muda.
Selain itu, ia mendorong korban untuk berani menyampaikan kebenaran agar proses penanganan dapat berjalan maksimal.
“Kepada para korban, saya berharap berani bersuara. Suara kalian penting untuk membuka fakta dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” katanya.
Tak hanya mendesak pengusutan hukum, Sugiyarto juga meminta adanya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perlindungan santri di lingkungan lembaga pendidikan terkait.
Ia menyebut persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, hingga lembaga legislatif untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan santri.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah berkomitmen membawa persoalan tersebut ke tingkat pimpinan dewan agar dapat dibahas lebih lanjut melalui Komisi E DPRD Jawa Tengah.
“Kami akan meneruskan persoalan ini ke pimpinan agar menjadi perhatian bersama dan dilakukan pendalaman lebih lanjut,” pungkasnya.
Pewarta : Zidnal
Editor : Riyadi
