JAKARTA, Wawasannews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga rasio utang di level 40 persen serta defisit APBN tetap berada di angka 3 persen.
Di kutip dari antaranews.com, Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah yang diikuti sekitar 800 birokrat, jajaran direksi BUMN, serta pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).
“Bapak Presiden tadi berkomit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang memberikan batas hingga 60 persen terhadap APBN. Demikian pula defisit dijaga di level 3 persen dan akan dipertahankan hingga akhir tahun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat.
Ia menjelaskan, batas rasio utang tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar empat jam itu, Presiden Prabowo mengumpulkan para menteri hingga pejabat eselon I untuk memberikan arahan sekaligus mendengarkan paparan terkait sektor-sektor strategis nasional.
Airlangga juga mengungkapkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia masih stabil dan positif. Hal tersebut tercermin dari indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, hingga neraca pembayaran.
Selain itu, penerimaan pajak juga mengalami peningkatan. Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh sebesar 14,3 persen atau mencapai Rp462,7 triliun.
“Dari Menteri Keuangan disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 triliun, dan sektor manufaktur juga masih ekspansif,” jelasnya.
Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen.
“Pemerintah melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik dan berpotensi mencapai atau bahkan lebih besar dari 5,5 persen,” tambah Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, rapat juga menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional yang dinilai semakin kuat. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini telah mencapai 4,6 juta ton, dengan total produksi beras pada 2025 sebesar 34,7 juta ton.
“Ketahanan pangan kita relatif kuat, dengan produksi beras 34,7 juta ton dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Salah satunya melalui implementasi program Biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang.
Program tersebut diperkirakan mampu meningkatkan ketahanan anggaran negara melalui penghematan hingga Rp48 triliun.
“Kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, yang akan meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” pungkasnya.
Rapat Kerja Pemerintah tersebut berlangsung terbuka pada sekitar satu jam pertama, sebelum kemudian dilanjutkan secara tertutup. (red)
