KENDAL, Wawasannews.com – Kekhawatiran warga Kecamatan Cepiring dan Patebon kembali meningkat menyusul kondisi tanggul Kali Bodri yang dilaporkan dalam keadaan kritis. Sedikitnya terdapat dua titik rawan longsor, masing-masing berada di Desa Lanji, Kecamatan Patebon, serta Dusun Sembung, Desa Cepiring.
Situasi ini memicu kecemasan masyarakat, mengingat trauma banjir besar yang terjadi pada tahun lalu masih membekas. Saat itu, jebolnya tanggul Kali Bodri menyebabkan ribuan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai hingga dua meter.
Kepala Desa Lanji, Zarkasi, mengungkapkan bahwa titik tanggul paling rawan berada di RT 2 RW 3 Desa Lanji. Kondisi tersebut sempat direkam warga dan beredar luas di media sosial.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kerusakan terjadi akibat derasnya arus sungai yang terus menggerus bagian bawah tanggul,” ujar Zarkasi, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, sebelum hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kendal dalam beberapa hari terakhir, kondisi tanggul sebenarnya sudah dalam keadaan rentan. Upaya penanganan darurat sempat dilakukan oleh PSDA Jawa Tengah dengan memasang trucuk bambu di lokasi rawan.
“Namun saat debit air meningkat, tanggul darurat tersebut tidak mampu menahan tekanan air. Bahkan, justru menarik tanah di atasnya sehingga memicu potensi luapan ke permukiman,” terangnya.
Zarkasi menambahkan, panjang tanggul yang mengalami longsor diperkirakan mencapai sekitar 30 meter. Peristiwa tersebut terjadi pada 15 Januari 2026, tidak jauh dari lokasi tanggul yang jebol saat banjir besar tahun lalu. Jarak antara titik longsoran dan rumah warga pun sangat dekat, hanya sekitar lima meter.
“Kami sudah mengajukan permohonan penanganan kepada PSDA Jawa Tengah, DPUPR Kendal, serta BPBD. Permasalahan ini juga telah dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekda Kendal,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal, Sudaryanto, membenarkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan tanggul kritis di Sungai Bodri.
“Penanganan akan dilakukan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Secara teknis, kami akan berkoordinasi dengan Pusdaru untuk penanganan di Kali Bodri, termasuk sungai lain seperti Waridin dan Blukar,” jelas Sudaryanto.
Pemerintah daerah berharap upaya penanganan yang akan dilakukan dapat meminimalisir risiko banjir, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah terdampak. (zdl)
