KENDAL, Wawasannews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menyoroti kembali persoalan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 yang disampaikan oleh Bupati Kendal.
Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Selasa (28/10/2025), menyebutkan bahwa target PAD tahun 2026 sebesar Rp700 miliar memerlukan kerja keras dan strategi yang matang.
“Angka itu tidak kecil, sehingga perlu upaya serius agar target benar-benar tercapai. Fraksi-fraksi di DPRD memandang wajar menyoroti hal ini, karena tahun 2025 target PAD juga belum terpenuhi,” jelas Mahfud.
Mahfud menambahkan, tantangan keuangan daerah semakin berat karena adanya pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Untuk Kabupaten Kendal, jumlah pengurangan mencapai Rp189 miliar pada tahun 2026.
“Dengan kondisi ini, optimalisasi PAD menjadi solusi utama agar program pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Selain persoalan PAD, DPRD juga menyoroti Belanja Pegawai yang dinilai masih terlalu tinggi. Berdasarkan catatan DPRD, porsi belanja pegawai di Pemkab Kendal pada tahun 2025 dan 2026 masih jauh di atas batas maksimal 30 persen dari total APBD, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang akan berlaku penuh pada 2027.
“Tujuan pembatasan itu agar anggaran dapat dialihkan untuk belanja produktif seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” tegas Mahfud.
Politikus PKB itu juga menekankan pentingnya kinerja Satuan Tugas Mineral Bukan Logam dan Batuan (Satgas MBLB) dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, terutama pajak galian C yang tersebar di berbagai wilayah Kendal.
“Tahun ini akan menjadi tolok ukur efektivitas Satgas MBLB. Jika bisa bekerja maksimal, kita optimistis PAD meningkat dan pengurangan dana transfer dari pusat bisa tertutupi,” harapnya. (Red)
