KENDAL, Wawasannews.com – Pemerintah Kabupaten Kendal terus mendorong percepatan program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), khususnya dalam layanan pembayaran pajak daerah.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama dengan Bank Mandiri yang berlangsung di Pendopo Tumenggung Bahurekso, belum lama ini.
Bupati Kendal menyampaikan bahwa digitalisasi pembayaran pajak daerah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Melalui kerja sama ini, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan perbankan Bank Mandiri, baik secara daring maupun tanpa tunai (cashless). Diharapkan kemudahan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Bupati Kendal.
Bupati juga berharap, sinergi antara Pemkab Kendal dan Bank Mandiri dapat mengoptimalkan pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
“Dengan adanya MoU dan PKS ini, semoga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak semakin meningkat, seiring dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal, Muhammad Yusuf Ariyanto, menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah untuk memanfaatkan layanan perbankan dalam penerimaan pajak daerah secara online.
“Pembayaran pajak daerah nantinya bisa dilakukan melalui berbagai platform perbankan Bank Mandiri. Dengan kemudahan ini, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat dan berdampak positif terhadap pendapatan daerah,” terangnya.
Dari pihak Bank Mandiri, Regional CEO Region VII/Jawa 2, Iwan Tri Imawan, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap optimalisasi pendapatan daerah serta percepatan digitalisasi keuangan di tingkat lokal.
“Kerja sama ini bukan hanya tentang efisiensi pembayaran pajak, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” jelas Iwan.(Red)
