Topik BPJS Kesehatan

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari (tengah) menandatangani kesepakatan bersama saat peluncuran program “Bunda Melati Plus” sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan, di Kendal, Senin (6/4/2026). Foto : Wawasannews.com

Jawa Tengah

Bupati Kendal Luncurkan “Bunda Melati Plus”, Inovasi Layanan Adminduk Sejak Dini Terintegrasi BPJS dan Faskes

Jawa Tengah | News | Senin, 6 April 2026 - 21:42

Senin, 6 April 2026 - 21:42

KENDAL, Wawasannews.com – Pemerintah Kabupaten Kendal kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peluncuran inovasi terbaru bertajuk “Bunda Melati Plus”, Senin (6/4/2026). Program ini menjadi terobosan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan (Adminduk), khususnya bagi bayi yang baru lahir. Peluncuran program tersebut dilakukan langsung oleh Bupati…

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berbincang dengan salah satu narasumber dalam sebuah sesi wawancara di Jakarta. (Istimewa/Wawasannews)

Nasional

11 Juta Peserta BPJS PBI-JK Diacak Ulang! Mensos Turunkan 30 Ribu Pendamping untuk Ground Check

Nasional | News | Jumat, 13 Februari 2026 - 11:16

Jumat, 13 Februari 2026 - 11:16

JAKARTA, Wawasannews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial melalui pelibatan lebih dari 30 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam proses ground check terhadap 11 juta peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Langkah ini dilakukan menyusul penonaktifan dan pengalihan kepesertaan PBI-JK dari kelompok masyarakat…

Jawa Tengah

DPRD Kendal Soroti Penonaktifan 119 Ribu Peserta BPJS, Dorong Pemkab Cari Solusi Pendanaan

Jawa Tengah | Kesehatan | News | Jumat, 2 Januari 2026 - 19:05

Jumat, 2 Januari 2026 - 19:05

KENDAL, Wawasannews.com – Penonaktifan sebanyak 119.621 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Kendal pada awal 2026 mendapat sorotan serius dari DPRD Kendal. Komisi D DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal segera menyiapkan langkah alternatif pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar akses layanan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kendal,…