JAKARTA, Wawasannews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya dalam sejumlah rapat bersama Komisi II DPR RI dalam beberapa waktu terakhir.
Di kutip dari antaranews.com, Dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, Tito menyampaikan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sejumlah tugas kenegaraan yang harus diprioritaskan, termasuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai agenda penting.
Ia menjelaskan, beberapa agenda tersebut di antaranya kunjungan kerja Presiden hingga penanganan langsung wilayah terdampak bencana di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.
“Sejumlah agenda Komisi II bersamaan dengan kegiatan Presiden yang mengharuskan saya hadir, termasuk program Sekolah Rakyat di Bekasi yang melibatkan peran strategis Kemendagri,” ungkapnya.
Tito juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat ditugaskan langsung oleh Presiden untuk turun ke lapangan saat terjadi bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera. Bahkan, ia dipercaya sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di kawasan tersebut.
Selain faktor tugas, Tito menyebut undangan rapat dari DPR kerap diterimanya dalam waktu yang cukup singkat, sehingga menyulitkan penyesuaian jadwal.
Meski tidak dapat hadir secara langsung, ia memastikan bahwa perwakilan kementerian tetap mengikuti rapat melalui kehadiran wakil menteri.
“Kami selalu menugaskan para wakil menteri untuk menghadiri rapat sebagai bentuk komitmen terhadap koordinasi dengan DPR,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya serta menegaskan bahwa hal tersebut bukan bentuk ketidakhormatan terhadap DPR RI.
“Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tidak ada niat untuk tidak menghargai, namun ini murni karena penugasan yang harus dijalankan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mendagri dalam rapat kerja kali ini. Ia juga mengakui bahwa selama ini pihaknya kerap menyinggung ketidakhadiran Tito dalam forum rapat.
Rapat kerja tersebut turut membahas berbagai agenda strategis, mulai dari program kerja Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2026, termasuk tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan DPR RI dapat terus terjaga dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembangunan nasional. (red)
