JAKARTA, Wawasannews.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah memastikan keselamatan penerbangan, kepastian layanan, serta perlindungan bagi penumpang di tengah gangguan penerbangan global akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Di kutip dari antaranews.com, Menurut Evita, penutupan sejumlah ruang udara internasional telah memicu pembatalan dan pengalihan rute penerbangan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada penumpukan penumpang di sejumlah bandara serta menimbulkan ketidakpastian perjalanan global, termasuk potensi gangguan terhadap konektivitas Indonesia.
“Dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus dikedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan,” ujar Evita di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan penerbangan harus menjadi prioritas utama. Setiap keputusan terkait pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan harus didasarkan pada penilaian risiko serta standar keselamatan internasional.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang juga harus dilaksanakan secara maksimal,” tegasnya.
Evita juga meminta maskapai dan pengelola bandara memastikan pelayanan yang humanis bagi penumpang, termasuk kemudahan proses rebooking tanpa biaya tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi jika terjadi keterlambatan penerbangan dalam waktu lama.
“Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan,” katanya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga, melibatkan regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait agar respons terhadap situasi berjalan cepat dan terintegrasi.
Evita juga menekankan pentingnya posko informasi terpadu dengan pembaruan informasi secara berkala untuk mencegah kepanikan akibat simpang siur kabar di masyarakat.
Ia menilai perlu disiapkan pula skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, termasuk pengaturan antrean, penambahan ruang tunggu, dukungan layanan medis dasar, serta prioritas pelayanan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Menurutnya, meskipun kondisi tersebut dipicu dinamika global di luar kendali maskapai maupun operator bandara, situasi ini menjadi ujian bagi kualitas tata kelola dan kepemimpinan dalam menangani krisis.
Komisi VII DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif serta mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, dan pelaku UMKM yang bergantung pada mobilitas udara.
“Kita harus menghadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya. (red)
