SEMARANG, Wawasannews – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius yang mengintai berbagai pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Provinsi Jawa Tengah. Fenomena kekeringan panjang yang dipicu cuaca ekstrem sepanjang tahun 2026 membuat vegetasi lahan menjadi sangat rapuh. Dalam kondisi kelembapan udara yang sangat rendah, percikan api sekecil apa pun dapat dengan cepat berubah menjadi lidah api liar yang sulit dikendalikan dan menimbulkan krisis kualitas udara.
Menanggapi krisis lingkungan yang terus berulang ini, Anggota DPRD Jawa Tengah, Ulil Albab, M.A.P., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Politisi dari Fraksi PKB tersebut menilai bahwa persoalan karhutla tidak bisa diselesaikan secara parsial atau dibebankan kepada satu instansi saja.
“Persoalan karhutla ini membutuhkan penanganan menyeluruh. Kita harus bahu-membahu menyelesaikannya dengan baik. Pemerintah Pusat dengan segala instrumen penanggulangan bencana yang dimilikinya, seperti BNPB, TNI, dan Polri, harus berada di garis depan untuk memperkuat penanganan di daerah,” ujar Ulil Albab kepada pemberitaan Fraski PKB DPRD Jawa Tengah, Senin (19/10/2026).
Kondisi darurat karhutla di Jawa Tengah saat ini salah satunya di kawasan Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar. Kebakaran hebat yang menghanguskan vegetasi di medan terjal memaksa Pemerintah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak 17 hingga 30 Oktober 2026. Mengingat hempasan angin kencang dan tebing yang curam, Ulil mendukung penuh opsi pemadaman udara (water bombing) menggunakan helikopter yang didorong oleh otoritas TNI dan Polri. Langkah ini dinilai menjadi solusi paling efektif untuk menembus titik api tanpa mengabaikan kalkulasi risiko keselamatan personel darat.
Di sisi lain, legislator Komisi A DPRD Jateng ini menyoroti indikasi kuat bahwa lonjakan kasus kebakaran di Jawa Tengah tidak semata-mata dipicu oleh faktor alam, melainkan human error atau kelalaian manusia.
“Cuaca ekstrem dan kekeringan memang menjadi pemicu alami, tetapi dorongan utamanya sering kali datang dari kelalaian atau aktivitas manusia itu sendiri. Baik itu praktik pembakaran lahan untuk membuka area baru, maupun kecerobohan kecil seperti membuang puntung rokok sembarangan,” ungkap politisi kelahiran Jepara tersebut.
Berdasarkan data terkini dari BPBD, ratusan kejadian karhutla dilaporkan telah mengepung kabupaten/kota di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten tercatat menjadi daerah dengan frekuensi kejadian tertinggi yang mencapai 54 kasus kebakaran. Sementara itu, kawasan Jawa Tengah bagian timur seperti Grobogan, Blora, dan Sragen juga menjadi zona merah dengan intensitas kebakaran yang cukup tinggi.
Meluasnya kebakaran lahan juga sempat melanda wilayah Kabupaten Banyumas, tepatnya di Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja seluas 2 hektare dan Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati seluas 1 hektare. Ratusan titik api lainnya juga dilaporkan tersebar luas merusak kawasan hutan dan perkebunan di beberapa wilayah lain seperti Wonogiri, Kudus, Pemalang, hingga Magelang.
Melihat masifnya sebaran titik api tersebut, Ulil Albab menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari sekadar pemadaman menuju pencegahan aktif mengingat petugas di lapangan memiliki keterbatasan armada dan jangkauan.
“Petugas pemadam hanya bisa bertindak ketika api sudah menyala. Namun, sosok yang benar-benar bisa mencegah munculnya api pertama kali adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Demak, Jepara, dan Kudus ini.
Oleh karena itu, ia mengimbau warga untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah di ruang terbuka tanpa pengawasan serta tidak lagi menggunakan metode pembakaran untuk membuka area pertanian baru.
Sebagai solusi jangka panjang, menurut Ulil yang saat ini menjabat Wakil ketua Fraksi PKB DPRD Jateng ini mendorong pihak aparat berwajib melakukan olah TKP secara mendalam demi memberikan penegakan hukum yang transparan bagi pelaku pembakaran yang disengaja. (Irfan/Wawasannews)
