SEMARANG, Wawasannews.com – Besarnya potensi kelautan dan perikanan di Jawa Tengah dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Meski produksi perikanan terus meningkat dari tahun ke tahun, berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha perikanan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Abdullah Aminudin, menilai sektor perikanan seharusnya ditempatkan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Menurutnya, sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah, namun dukungan yang diberikan pemerintah masih perlu diperkuat.
Ia mengatakan, selama ini sektor perikanan kerap dipandang sebagai urusan teknis yang hanya berkaitan dengan program dinas terkait. Padahal, aktivitas perikanan melibatkan jutaan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari laut, tambak, sungai hingga waduk.
“Perikanan harus dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang besar. Bukan hanya soal produksi ikan, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat pesisir dan ketahanan pangan,” kata Aminudin, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki modal yang sangat kuat untuk mengembangkan sektor tersebut. Garis pantai yang panjang, keberadaan pelabuhan perikanan, kawasan tambak serta sentra budidaya menjadi kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah.
Data yang ada menunjukkan produksi perikanan tangkap Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018 produksi tercatat sekitar 309.759 ton. Angka itu terus bertambah hingga mencapai sekitar 379.124 ton pada 2024.
Kondisi serupa juga terjadi pada sektor budidaya. Produksi budidaya yang pada 2018 berada di angka sekitar 623.945 ton meningkat menjadi sekitar 732.480 ton pada 2024.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di berbagai wilayah pesisir Jawa Tengah.
Tidak hanya dari sisi produksi, sektor ini juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan evaluasi ekonomi semester pertama 2025, kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada triwulan II mencapai 13,44 persen.
Angka tersebut menempatkan sektor perikanan sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar di Jawa Tengah. Karena itu, Aminudin menilai sudah sewajarnya apabila sektor ini mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam perencanaan pembangunan daerah.
Meski demikian, ia melihat masih terdapat kesenjangan antara capaian produksi dengan kondisi yang dirasakan para pelaku usaha di lapangan.
Menurutnya, peningkatan produksi belum tentu langsung berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan. Banyak nelayan yang masih menghadapi persoalan biaya operasional, akses sarana produksi hingga keterbatasan infrastruktur pendukung.
“Kalau perikanan menjadi salah satu sumber PAD yang penting, maka anggaran tidak boleh berhenti hanya menjadi angka penerimaan daerah. Harus ada manfaat yang benar-benar dirasakan nelayan dan pembudidaya,” ujarnya.
Aminudin mencontohkan, sejumlah sentra perikanan di Jawa Tengah seperti Pekalongan, Jepara, Rembang dan Juwana memiliki aktivitas ekonomi yang sangat besar setiap harinya.
Di wilayah-wilayah tersebut, hasil tangkapan nelayan menjadi penggerak ekonomi lokal. Mulai dari aktivitas pelelangan ikan, perdagangan, pengolahan hasil laut hingga sektor transportasi dan jasa penunjang lainnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor perikanan dapat kembali ke masyarakat pesisir melalui berbagai program yang tepat sasaran.
Dalam APBD Jawa Tengah 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki target pendapatan sebesar Rp15,182 miliar. Sementara total belanja yang dialokasikan mencapai Rp128,834 miliar.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp31,9 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Namun menurut Aminudin, pembangunan fisik saja tidak cukup jika tidak diikuti kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan agar sektor perikanan tidak diposisikan hanya sebagai sumber penerimaan daerah. Sebab sektor ini merupakan ruang hidup masyarakat pesisir yang harus dijaga keberlanjutannya.
Untuk memperkuat sektor perikanan, Aminudin mendorong sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan melalui digitalisasi agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai kondisi lapangan.
Kedua, pembangunan fasilitas rantai dingin atau cold chain harus diperluas. Fasilitas ini dinilai penting untuk menjaga kualitas ikan saat produksi melimpah sehingga harga tetap stabil.
Ketiga, modernisasi tempat pelelangan ikan dan pelabuhan perikanan perlu dipercepat. Menurutnya, sejumlah fasilitas masih membutuhkan perbaikan agar aktivitas ekonomi berjalan lebih lancar.
Selain itu, persoalan pendangkalan muara yang kerap menghambat aktivitas kapal nelayan juga perlu mendapat perhatian.
Ia juga menilai ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan harus dijamin. Sebab biaya bahan bakar masih menjadi salah satu komponen terbesar dalam kegiatan melaut.
Di sisi lain, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, benih unggul untuk budidaya serta perluasan asuransi nelayan juga perlu diperkuat.
Menurut Aminudin, perlindungan terhadap nelayan menjadi bagian penting karena pekerjaan di sektor kelautan memiliki risiko yang cukup tinggi.
Tak kalah penting, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan juga perlu diperluas agar nilai tambah produk tidak hanya dinikmati pihak luar daerah.
Dengan berkembangnya industri hilir, hasil tangkapan dan budidaya yang ada di Jawa Tengah dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Menjelang pelaksanaan program ketahanan pangan tahun 2026, ia berharap sektor perikanan mendapat porsi yang lebih besar dalam kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
“Perikanan Jawa Tengah tidak boleh hanya besar dalam produksi tetapi kecil dalam perhatian. Kalau ingin menjadi lumbung pangan nasional, maka laut, tambak, sungai, waduk dan pelabuhan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan sektor perikanan bukan hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Karena itu, ia berharap kebijakan yang diambil pemerintah ke depan tidak hanya mengejar target angka produksi, melainkan juga mampu memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir di Jawa Tengah.
Pewarta : Zidnal
Editor : Riyadi
