JAKARTA, Wawasannews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa penanganan bencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatra mulai memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Meski demikian, sebagian daerah lainnya masih berada dalam status tanggap darurat sehingga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, dari total 48 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatra, sebanyak 25 daerah di tiga provinsi telah masuk masa transisi pemulihan. Sementara itu, 23 kabupaten/kota lainnya masih menjalani penanganan darurat akibat dampak bencana yang belum sepenuhnya terkendali.
“Dari 48 kabupaten/kota terdampak, saat ini sudah ada 25 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatra yang masuk masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, masih ada 23 kabupaten/kota yang berada dalam status tanggap darurat,” ujar Suharyanto dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Suharyanto mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi bencana hidrometeorologi masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menyebutkan, banjir tidak hanya melanda Sumatra, tetapi juga terjadi di Kalimantan Selatan serta beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk wilayah Bekasi.
“Di Kalimantan Selatan sudah terjadi banjir yang cukup besar. Kemudian di Bekasi dan beberapa wilayah di Jawa Barat juga perlu terus diwaspadai,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah dengan merujuk pada informasi cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia meminta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera melakukan pengecekan kondisi wilayah serta kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan.
“Sesuai informasi BMKG, kami minta masing-masing kepala pelaksana BPBD, dibantu unsur TNI dan Polri, mulai melihat kondisi wilayahnya. Jika diperlukan, segera lakukan apel kesiapsiagaan dan pengecekan alat peralatan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan, BNPB juga terus mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Salah satunya melalui pembangunan sumur bor untuk mengoptimalkan penyediaan air bersih bagi para penyintas bencana di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengungkapkan, mobilisasi perangkat sumur bor telah dimulai sejak 25 Desember 2025. BNPB menargetkan pembangunan 100 titik sumur bor yang akan tersebar di setiap desa di Kecamatan Langkahan.
“Prioritas penempatan sumur bor berada di lokasi pengungsian, rencana hunian sementara (huntara), serta tempat ibadah dan pesantren. Hal ini untuk memastikan masyarakat terdampak dapat lebih mudah mengakses air bersih,” kata Asep dalam siaran pers BNPB, Selasa (30/12/2025).
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan aktivitas warga sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak lanjutan bencana. (fad)
