JAKARTA, Wawasannews – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) berkomitmen memperkuat ekosistem perfilman nasional dengan fokus pada perlindungan hak cipta dan pemberantasan pembajakan digital. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, praktik pembajakan masih menjadi ancaman serius karena menyebabkan kerugian industri film nasional mencapai Rp 25–30 triliun setiap tahun.
“Kami terus memperkuat ekosistem perfilman Indonesia melalui peningkatan akses distribusi, pengembangan kapasitas pelaku, hingga kemitraan yang sinergis antarindustri film. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem perfilman yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Riefky dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).
Riefky menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki 496 bioskop dengan 2.375 layar yang tersebar di 37 provinsi. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dan terus mendekati angka kebutuhan ideal.
“Rasio layar per 100 ribu penduduk Indonesia mencapai 0,76, masih di bawah Thailand (1,7), Malaysia (3,6), dan Singapura (4,6). Namun, kontribusi ekonomi industri bioskop sudah mencapai Rp 14 triliun investasi, menciptakan lebih dari 30 ribu lapangan kerja setiap tahun,” ungkapnya.
Selain sektor distribusi, sektor produksi film juga memberi dampak signifikan dengan nilai kontribusi sekitar Rp 1,5 triliun per tahun. Riefky menegaskan, pengembangan industri ini terbagi menjadi dua bagian besar: ekosistem pengembangan dan ekosistem kreatif.
“Ekosistem kreatif sejalan dengan misi Kemenekraf, yaitu memfasilitasi proses komersialisasi karya kreatif. Fokus utama kami adalah mengonversi karya film menjadi nilai ekonomi melalui perlindungan dan penguatan hak kekayaan intelektual,” tutup Riefky.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta Kemenekraf menindaklanjuti masukan dari para pelaku industri film. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan insan perfilman dalam menghasilkan karya yang berakar pada identitas budaya nasional.
“Tujuan kita sama, yaitu menjadikan perfilman Indonesia semakin sehat, kuat, dan menjadi kebanggaan bangsa. Film juga harus bisa mendukung program pemerintah dengan konten yang disukai masyarakat,” ujar Lamhot. (fuad)
