Jakarta, WawasanNews.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara portal pendaftaran mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah mencatat lonjakan luar biasa usulan dari berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan gizi di wilayah yang masih kekurangan akses terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak dibuka pada Selasa (4/11), portal BGN kebanjiran minat dari masyarakat dan lembaga. Tercatat lebih dari 8.471 usulan lokasi masuk hanya dalam waktu tiga hari, menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap pemenuhan gizi anak sekolah.
“Kami melihat antusiasme luar biasa dari berbagai daerah. Namun agar pelaksanaan program lebih efektif dan merata, kami perlu melakukan verifikasi dan penataan ulang lokasi-lokasi yang diusulkan,” ujar Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, di Jakarta, Kamis (6/11).
Sony menjelaskan, verifikasi dilakukan untuk memastikan lokasi SPPG benar-benar memenuhi standar fasilitas dan tidak tumpang tindih dengan wilayah yang sudah memiliki layanan serupa. Menurutnya, sebagian besar usulan datang dari wilayah perkotaan, sementara beberapa daerah terpencil masih memerlukan dukungan tambahan.
“Ada daerah yang sudah cukup banyak SPPG, tetapi ada juga yang belum sama sekali. Karena itu, kami perlu menyesuaikan agar jangkauan layanan gizi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” kata Sony.
Penutupan portal yang dilakukan pada Kamis (6/11) pukul 17.00 WIB ini bukan berarti penghentian partisipasi publik. BGN menegaskan bahwa tahap berikutnya akan kembali dibuka dengan sistem seleksi yang lebih terarah, berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan nasional.
“Tahap selanjutnya akan difokuskan pada daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi. Kami ingin Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berdampak bagi anak-anak yang paling membutuhkan,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional. Melalui kemitraan dengan SPPG, BGN menargetkan penyediaan makanan sehat dan seimbang untuk pelajar di seluruh Indonesia secara bertahap.
Langkah evaluatif ini sekaligus menjadi sinyal bahwa BGN mulai menerapkan kebijakan berbasis data untuk menghindari penumpukan layanan di wilayah tertentu dan memastikan setiap daerah memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan gizi masyarakat. (Red)
