JAKARTA, Wawasannews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengoptimalkan penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp268 triliun sebagai bagian dari langkah efisiensi di tengah dinamika krisis global yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional.
Di kutip dari antaranews, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya tidak menggunakan dana siaga sebesar Rp63 triliun dalam tahap awal pengelolaan anggaran. Fokus utama BGN saat ini adalah memaksimalkan pemanfaatan pagu anggaran yang telah tersedia agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Menyikapi fenomena global, terutama terkait energi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, kami sedang melakukan berbagai perhitungan agar bisa berkontribusi dalam menghadapi kondisi krisis. Kami juga perlu memiliki sense of crisis sehingga penggunaan anggaran harus lebih efisien,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (18/3/2026).
Menurutnya, dari total pagu anggaran Rp268 triliun tersebut, BGN akan melakukan perhitungan kembali untuk menentukan batas maksimal penggunaan dana yang benar-benar diperlukan dalam pelaksanaan program MBG.
Langkah efisiensi juga dilakukan dengan mengurangi berbagai kegiatan yang dinilai tidak terlalu krusial agar anggaran dapat difokuskan pada pelaksanaan program utama.
Selain pengelolaan anggaran, BGN juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di sejumlah daerah. Salah satunya dengan menghentikan sementara operasional 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar penyajian menu selama bulan Ramadan 1447 Hijriah.
“Setidaknya ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai dalam memberikan menu, baik dari sisi kualitas maupun kelayakan penyajian,” jelasnya.
Dadan menyebutkan, jumlah tersebut sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total lebih dari 25 ribu SPPG yang saat ini menjalankan program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik karena viral di media sosial. Ia menyebut fenomena itu sebagai vocal minority, yakni kasus kecil yang mendapat sorotan besar dibandingkan pelaksanaan program secara keseluruhan.
“Padahal yang menjalankan dengan baik jauh lebih banyak. Kami ingin jumlah yang bermasalah semakin kecil, sehingga yang terlihat adalah keberhasilan program yang dijalankan oleh sebagian besar SPPG,” katanya.
BGN menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (red)
