SEMARANG, Wawasannews.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menutup potensi kebocoran dalam sistem perpajakan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Kamis (30/4/2026), yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, Ulil Albab, menilai perubahan regulasi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membenahi sistem pengelolaan pajak daerah secara menyeluruh. Menurutnya, masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap optimal, terutama di sektor parkir, pariwisata, hingga pajak kendaraan bermotor.
“Perubahan ini bukan sekadar ganti aturan. Ini momentum untuk memperbaiki sistem. Potensi kita besar, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, pendapatan daerah bisa hilang begitu saja,” ujarnya.
Ulil juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Ia menilai sistem yang masih banyak bergantung pada proses manual membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar.
“Kita harus dorong digitalisasi secara menyeluruh. Dengan sistem yang terintegrasi, celah kebocoran bisa ditekan dan pengelolaan menjadi lebih transparan,” katanya.
Selain itu, ia turut menyinggung rencana penyesuaian tarif retribusi, khususnya di sektor layanan publik seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan kesehatan. Menurutnya, setiap kebijakan kenaikan tarif harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Penyesuaian tarif harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai malah menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembahasan Raperda ini tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah semata, tetapi juga harus berdampak pada perbaikan kualitas layanan publik.
“Kita ingin ada keseimbangan. Pendapatan daerah meningkat, tapi pelayanan ke masyarakat juga harus ikut membaik, termasuk di sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” lanjutnya.
Ulil menegaskan, Fraksi PKB akan terus mengawal proses pembahasan Raperda tersebut hingga tuntas. Ia berharap kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
“Yang terpenting, pengelolaannya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi masyarakat juga bisa merasakan langsung hasilnya,” tandasnya.
Editor: Riyadi
