SEMARANG, Wawasannews.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menekankan bahwa birokrasi harus berorientasi pada pelayanan, bukan justru memperumit proses.
Pesan tersebut disampaikan saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemprov Jateng. Ia meminta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru dilantik untuk segera melakukan perubahan nyata di unit kerja masing-masing.
“Kami ingin birokrasi kita benar-benar hadir untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjalankan administrasi,” tegasnya. (Di lansir dari antaranews)
Menurutnya, salah satu langkah konkret yang harus dilakukan adalah memangkas jalur birokrasi yang tidak efektif, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Ia menilai birokrasi yang berbelit hanya akan menghambat kinerja pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, para pejabat juga diminta lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Gubernur menekankan bahwa setiap aduan publik harus segera ditindaklanjuti agar tidak menumpuk dan menjadi persoalan yang lebih besar.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalitas. Setiap pejabat diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi serta menghadirkan perubahan positif.
Dalam pelantikan tersebut, total 27 pejabat resmi dilantik, terdiri dari 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama. Dari jumlah itu, sebagian merupakan promosi jabatan dan sebagian lainnya hasil rotasi untuk penyegaran organisasi.
Gubernur menegaskan bahwa proses pengisian jabatan telah dilakukan berdasarkan sistem merit dan telah diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia juga menekankan pentingnya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dengan dorongan reformasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang lebih efektif, responsif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)
