KENDAL, Wawasannews.com – Besarnya investasi dan pesatnya perkembangan kawasan industri di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesiapan tenaga kerja lokal. Kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan perusahaan masih menjadi persoalan yang perlu segera dijembatani.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal 2026 menunjukkan, pengangguran di Kota Santri didominasi lulusan pendidikan menengah.
Pengangguran dari kelompok lulusan SMA tercatat sebanyak 7.353 orang atau 28,61 persen. Sedangkan lulusan SMK mencapai 5.335 orang atau 20,75 persen.
Jika digabungkan, kedua kelompok tersebut menyumbang 49,36 persen dari total pengangguran di Kabupaten Kendal.
Kondisi ini menjadi perhatian Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq. Ia menilai, persoalan utama yang perlu dibenahi bukan semata-mata ketersediaan lapangan pekerjaan, melainkan kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan standar keterampilan yang dibutuhkan industri.
“Memang antara skill masyarakat Kendal dan kebutuhan industri belum seimbang,” ujarnya.
Menurut Mahfud, keberadaan Kawasan Industri Kendal (KIK) seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, ia mendorong pengelola kawasan industri dan perusahaan di dalamnya turut mengambil peran melalui program pelatihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.
“Saya berharap pihak KIK membuka beberapa pelatihan yang sinkron dengan kebutuhan kerja,” katanya.
SMK Diminta Lebih Dekat dengan Kebutuhan Industri
Mahfud menilai, penyelarasan kompetensi tenaga kerja harus dimulai dari lembaga pendidikan, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Selama ini, dunia pendidikan dan industri perlu membangun komunikasi yang lebih konkret agar keterampilan yang diajarkan di sekolah sesuai dengan perkembangan teknologi dan standar produksi perusahaan.
Ia meminta SMK lebih terbuka menjalin koordinasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga perlu berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kemampuan lembaga pendidikan.
“SMK juga harus bisa membuka ruang diri untuk koordinasi,” jelasnya.
Mahfud mencontohkan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan Eclat yang menurutnya masih terbuka. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut menghadapi kendala pada kesesuaian keterampilan calon pekerja lokal.
Salah satu persoalannya terlihat pada keterampilan menjahit. Standar kemampuan yang dibutuhkan perusahaan dinilai lebih tinggi dibandingkan materi pembelajaran yang selama ini diberikan di sekolah.
“Standar Eclat untuk menjahit ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di sekolah kita,” ungkapnya.
Selain perbedaan standar kompetensi, keterbatasan sarana praktik juga menjadi tantangan. Peralatan yang tersedia di sekolah belum sepenuhnya mampu mengikuti teknologi dan fasilitas produksi yang digunakan perusahaan.
“Alat kita juga belum bisa menyaingi seperti yang ada di perusahaan,” tambah Mahfud.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab melalui kerja sama yang lebih intensif antara sekolah, pemerintah, dan industri. Perusahaan dapat memberikan gambaran standar keterampilan yang dibutuhkan, sementara sekolah menyesuaikan pembelajaran dan praktik agar lulusannya lebih siap memasuki dunia kerja.
Pengangguran Turun, Kualitas Tenaga Kerja Tetap Jadi Tantangan
Di sisi lain, indikator ketenagakerjaan Kabupaten Kendal pada 2026 sebenarnya menunjukkan perkembangan positif.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kendal tercatat sebesar 3,99 persen. Angka tersebut turun 0,61 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,60 persen.
Jumlah pengangguran juga berkurang dari 29.801 orang menjadi 25.705 orang atau turun sebanyak 4.096 orang dalam setahun.
Capaian tersebut menempatkan Kendal sebagai daerah dengan penurunan TPT terbesar di Jawa Tengah. Bahkan, angka penganggurannya berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 4,65 persen dan nasional sebesar 4,75 persen.
Meski demikian, penurunan angka pengangguran belum menghilangkan persoalan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
Terlebih, sektor industri pengolahan menjadi salah satu lapangan usaha dengan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kendal.
BPS mencatat, industri pengolahan menyerap 204.781 pekerja atau 33,08 persen dari total tenaga kerja. Sementara sektor pertanian menyerap 143.243 pekerja atau 23,14 persen, dan sektor jasa-jasa sebanyak 271.019 pekerja atau 43,78 persen.
Besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan khusus akan terus menjadi perhatian.
Hal itu semakin relevan dengan realisasi investasi Kabupaten Kendal hingga Triwulan III 2026 yang mencapai Rp13,61 triliun. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah berdasarkan paparan BPS Kendal.
Pertumbuhan investasi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan kawasan industri.
Upaya itu dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan, hingga sertifikasi kompetensi.
Selain peningkatan keterampilan, akses informasi lowongan pekerjaan juga perlu diperkuat. Pemerintah Kabupaten Kendal selama ini memiliki sejumlah sarana untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, di antaranya melalui bursa kerja atau job fair dan platform KendalKarier.com.
Kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di KIK maupun KEK Kendal menjadi penting agar informasi kebutuhan tenaga kerja dapat tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat.
Dengan demikian, tantangan ketenagakerjaan Kendal tidak berhenti pada upaya menurunkan angka pengangguran. Lebih jauh, pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan industri perlu memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan peluang kerja yang tersedia.
Sebab, pertumbuhan investasi yang besar akan memberikan manfaat lebih luas apabila masyarakat Kendal juga memiliki kesiapan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri. (red)






