SEMARANG, http://wawasannews.com Di atas kertas, ketersediaan pangan Indonesia sedang berada di posisi kuat. Stok cadangan beras pemerintah mencapai 5,3 juta ton pada Juni 2026, dan pemerintah menargetkan swasembada pangan. Namun di balik angka itu, orang-orang yang menanam pangan justru terus berkurang dan menua. Pertanyaan inilah yang mengemuka sepanjang Seminar Nasional Ketahanan Pangan 2026 bertajuk Seminar Aksi Ketahanan Pangan Indonesia (SAKTI), yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP) Universitas Diponegoro (Undip) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara, Selasa (10/11), di Aula FPP Undip, Kampus Tembalang: jika stok hari ini aman, siapa yang akan menanam sepuluh tahun lagi?
Mengusung tema “Kolaborasi Generasi Muda untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Indonesia”, seminar ini menghadirkan Ketua BPK2U Undip, Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetiyono, M.S., M.Agr.; Direktur PT Ruang Indonesia Lestari (Ifarm), Muhammad Khoirur Rijal; serta alumnus Agribisnis Undip sekaligus mantan Ketua BEM FPP Undip, Gafur Agus Rony.
Empat Sisi Ketahanan Pangan
Gafur Agus Rony membuka paparannya dengan membedah ketahanan pangan dari empat sisi: ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan keberlanjutan. “Pertanyaan pertama soal ketersediaan: bagaimana kita mencukupi pangan sendiri jika terjadi krisis global, misalnya perang dunia?” ujarnya. Berdasarkan data, menurut Gafur, posisi Indonesia saat ini masih cukup dan kuat. Selain stok cadangan beras 5,3 juta ton, penyerapan gabah petani pada semester I 2026 setara 3,3 juta ton beras.
Namun tiga sisi lainnya menyimpan pekerjaan rumah. Dari sisi keterjangkauan, pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen Rp6.500 per kilogram, tetapi pelaksanaannya di daerah masih perlu dikawal. “Pangan harus terjangkau secara fisik dan ekonomi. Kebijakan harganya sudah ada, tinggal bagaimana kita memastikan itu benar-benar sampai ke petani dan konsumen,” kata Gafur. Dari sisi pemanfaatan, prevalensi kekurangan konsumsi pangan nasional pada 2025 tercatat 7,89 persen. Angka rata-rata itu, kata Gafur, menutupi kesenjangan yang lebar: di Jawa Tengah rentangnya 4,06–13,9 persen antarkabupaten/kota, sementara di Papua Pegunungan mencapai 16,64–43,15 persen.
Sisi keberlanjutan menjadi yang paling mengkhawatirkan. Jumlah petani Indonesia turun dari 31,70 juta pada 2013 menjadi 29,34 juta pada 2023. “Pertanyaannya, apakah pelaku tani dan sumber dayanya masih ada? Swasembada fokus pada produksi, sedangkan ketahanan pangan menuntut keempat aspek itu terpenuhi. Kalau petaninya habis, stok hari ini tidak ada artinya,” tegas Gafur.
Prof. Bambang memperkuat temuan itu. “Ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, ekonomi, dan sosial untuk hidup sehat dan produktif,” ujarnya. Namun, kondisi itu terancam oleh ketergantungan impor, alih fungsi lahan, tantangan iklim, dan terutama krisis regenerasi petani. Merujuk data Sensus Pertanian 2023
dari Badan Pusat Statistik (BPS), petani dari Generasi Z hanya 2,14 persen. “Post Gen Z hampir
tidak ada,” katanya. “Mayoritas petani Indonesia berusia di atas 45 tahun,” lanjutnya. Sekitar
dua pertiga pengelola usaha pertanian kini berada di kelompok usia itu, dan proporsi petani
berusia 55 tahun ke atas terus naik sejak 2013. Menurutnya, rendahnya minat generasi muda
dipicu citra pertanian yang dianggap berat dan kurang menjanjikan, pendapatan yang tidak
stabil akibat fluktuasi harga panen, sulitnya akses lahan dan modal, serta minimnya
pengenalan agribisnis modern.
Jika kondisi ini terus berlanjut, Prof. Bambang mengingatkan, Indonesia berisiko mengalami
penurunan produksi pangan, ketergantungan impor yang makin besar, hingga kenaikan
harga bahan pokok. Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat tercapai tanpa
sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Bertani Berarti Berbisnis
“Mengapa generasi muda enggan menjadi petani?” Pertanyaan itu menjadi titik berangkat
Muhammad Khoirur Rijal. Lulusan Teknik Arsitektur Undip ini mulai menekuni hidroponik pada
2021 dan kini mengembangkan bisnis pertanian melalui Ifarm.
Dari pengalamannya, menjadi petani berarti menjadi wirausahawan yang harus mengelola
banyak risiko sekaligus, mulai dari serangan hama dan penyakit, perubahan iklim, rantai
pasok, hingga harga jual yang fluktuatif. “Saat kita berhasil menanam melon, apakah ada
jaminan nilai jualnya?” ujarnya. Karena itu, menurut Rijal, petani muda tidak cukup hanya
pandai menanam. “Perlu dipahami banyak aspek: budi daya, teknologi, dan sisi bisnis,”
katanya.
Rijal juga mengajak peserta membaca peluang secara kritis. Menurutnya, sebelum mengejar
permintaan baru, pelaku usaha perlu menghitung seberapa besar proyeksi kebutuhannya,
berapa lama program berjalan, dan apa saja risikonya. Hal yang sama berlaku untuk
teknologi. “Ada trade-off dan konsekuensi,” kata Rijal. Greenhouse, misalnya, memiliki
mekanisme panen yang tidak konvensional, sementara hidroponik jauh lebih sulit dijalankan.
Ia menyarankan petani muda memulai dari solusi paling sederhana yang mampu
menyelesaikan masalah, lalu meningkatkan teknologi ketika manfaatnya sudah jelas.
Prinsip itu ia terapkan dalam inovasi Low Cost Smart Greenhouse Ifarm. Menurut paparannya,
greenhouse hidroponik berbiaya rendah ini memiliki periode pengembalian investasi sekitar
10–19 bulan, jauh lebih singkat dibanding sekitar empat tahun pada sistem sejenis.
Bibit, Pupuk, Air, dan Peran Mahasiswa
Dalam sambutan pembuka, Dekan FPP Undip, Prof. Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D., menilai tema
seminar sangat relevan dengan kondisi saat ini. “Dampak El Nino sebelumnya sangat besar
dan dirasakan semua pihak, termasuk melalui kenaikan harga berbagai kebutuhan. Antisipasi
diperlukan demi keberlanjutan hidup jutaan masyarakat Indonesia,” ujarnya. Ia berharap
mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga melalui praktik langsung di lapangan,
seperti lewat kemitraan FPP dengan berbagai industri dan greenhouse sayuran di lingkungan
kampus. Lebih jauh, ia berharap seminar ini menghasilkan policy brief yang dapat menjadi
masukan bagi Kementerian Pertanian.
Perwakilan Pemuda Inspirasi Nusantara, Abraham, mengingatkan bahwa “pangan berbicara
tiga hal: bibit, pupuk, dan ketersediaan air.” Ia lalu mengajak peserta merenung. “Apakah
petani di Jawa Tengah sudah menerima pupuk subsidi? Apakah ketersediaan airnya sudah
terpenuhi?” tanyanya. Menurutnya, pemerintah mengalokasikan 9,8 juta ton pupuk bersubsidi
pada 2026, dengan realisasi penyaluran yang telah mencapai sekitar 75 persen. “Mahasiswa
dapat memberi masukan agar pembenahan sektor pertanian terjadi,” katanya.
Ketua BEM FPP Undip, Lutfi Rois, menegaskan, “Ketahanan pangan bukan hanya soal
memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.” Potensi
Indonesia sebagai negara agraris, katanya, perlu diiringi penguatan sektor pertanian dan
peternakan. “Mahasiswa tidak cukup berperan sebagai insan akademis, tetapi juga harus
mampu mengawal kebijakan,” ujarnya.
Pemuda Turun Mengawal Pupuk
Ajakan untuk mengawal kebijakan itu diterjemahkan Gafur ke dalam langkah konkret, salah
satunya di sektor pupuk bersubsidi. Menurutnya, persoalan pupuk saat ini bukan lagi soal
pasokan. Hingga akhir Oktober 2026, penyaluran pupuk bersubsidi nasional oleh pemerintah
melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) telah mencapai sekitar 7,4 juta ton, atau 75 persen dari
alokasi 9,8 juta ton, sementara stok pupuk bersubsidi yang tersedia masih sekitar 1,3 juta ton.
“Pupuknya ada. Yang sering jadi masalah justru di lapangan: petani belum terdaftar di e-
RDKK, tidak tahu cara menebus, atau tidak tahu berapa harga resminya. Di situlah pemuda
bisa turun tangan,” ujar Gafur.
Dari sisi sosialisasi, Gafur mengajak mahasiswa membantu petani memahami aturan mainnya.
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dengan lahan maksimal dua hektare yang
menanam salah satu dari sepuluh komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang
merah, bawang putih, kopi, tebu, kakao, dan ubi kayu. Petani yang belum terdaftar dapat
diusulkan melalui kelompok tani dan penyuluh setempat, karena data e-RDKK diperbarui
setiap empat bulan. Petani yang sudah terdaftar cukup membawa KTP untuk menebus pupuk
melalui aplikasi i-Pubers di kios pengecer, gapoktan, pokdakan, atau Koperasi Desa Merah
Putih.
Dari sisi pemantauan, mahasiswa dapat memastikan setiap kios memasang stiker harga
eceran tertinggi (HET) dan menjual pupuk sesuai harga resmi, membantu petani memeriksa
keaslian pupuk melalui QR code pada kemasan, serta melaporkan dugaan pelanggaran
melalui jalur resmi. “Mahasiswa pertanian yang sedang KKN atau pulang kampung bisa
menjadi mata dan telinga petani. Kalau ada kios yang menjual di atas HET atau ada pupuk
palsu, laporkan,” katanya.
Dari Pengamat Menjadi Pelaku
Ajakan untuk bergerak muncul berulang dari berbagai sudut pandang sepanjang seminar.
Prof. Bambang menawarkan tiga peran strategis generasi muda: inovasi teknologi melalui
smart farming, IoT, drone, dan kecerdasan buatan; modernisasi bisnis melalui startup agritech
dan digitalisasi pasar; serta edukasi dan kampanye untuk mengubah stigma profesi petani.
“Dibutuhkan ekosistem kolaborasi, dengan langkah aksi nyata mulai hari ini,” ujarnya. Langkah
itu bisa dimulai dari hal sederhana, seperti urban farming di rumah, membeli produk pangan
lokal, dan bergabung dengan gerakan anti-food waste.
Gafur menempatkan mahasiswa dalam peran yang berjenjang. Selain menjadi pengawal
kebijakan yang kritis dan berbasis data, mahasiswa dapat menjadi mitra gerakan diversifikasi
pangan lokal seperti singkong, ubi, jagung, sagu, dan talas, hingga akhirnya menjadi pelaku
yang mengolah pangan lokal menjadi produk bernilai tambah dan mendampingi kelompok
tani. “Solusinya dimulai dari langkah kecil. Baca satu kebijakan pangan, cek kondisinya di
sekitar kita, lalu bergabung atau mulai satu gerakan,” pesan Gafur.
Dari pengamat menjadi pelaku: pergeseran peran inilah yang mengemuka sepanjang
seminar. Namun langkah itu tidak bisa ditempuh sendirian. Ketahanan pangan menuntut
kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan mahasiswa, pemuda, akademisi, praktisi
pertanian, dan pemerintah, masing-masing dengan perannya. Para pembicara datang dari
sudut pandang berbeda, tetapi pesannya sama: regenerasi petani adalah kebutuhan
mendesak, dan ketahanan pangan tidak bisa diperjuangkan sendiri-sendiri. Prof. Bambang
menutup paparannya dengan pesan yang menjadi semangat seminar: petani dan peternak
adalah pahlawan pangan bangsa, dan tanpa regenerasi yang kuat, Indonesia berpotensi
menghadapi situasi no farmer, no food.
