SEMARANG, Wawasannews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-15 kali berturut-turut. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Jawa Tengah, namun juga disertai sejumlah catatan agar pengelolaan keuangan yang baik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 diserahkan BPK RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Berlian, Semarang. Dari laporan yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp23,761 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah tercatat sebesar Rp23,871 triliun atau 94,61 persen. Jawa Tengah juga mencatatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) tertinggi secara nasional, yakni 96,48 persen. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 75 persen.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKB, Zaki Mubarok, menilai capaian tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut bukan pekerjaan mudah. Apalagi Jawa Tengah juga menjadi daerah dengan penyelesaian rekomendasi BPK tertinggi di tingkat nasional.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemprov Jateng yang mampu mempertahankan WTP hingga 15 kali berturut-turut. Ini menunjukkan tata kelola keuangan yang disiplin dan akuntabel,” kata Zaki usai rapat paripurna.
Meski demikian, legislator yang mewakili wilayah Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen itu mengingatkan bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai indikator keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur dari laporan keuangan yang baik. Hasil pengelolaan anggaran juga harus terlihat dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur desa, mendukung sektor pertanian, serta memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik di lembaga keagamaan.
Zaki berharap tidak ada kesenjangan antara capaian administrasi dan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, anggaran daerah harus benar-benar diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai administrasinya mendapat nilai bagus, tetapi pelaksanaan program yang menyentuh masyarakat justru berjalan lambat. WTP harus memberi manfaat nyata bagi warga Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa opini WTP bukan berarti laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari catatan. Dalam setiap pemeriksaan, BPK tetap memberikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.
Karena itu, DPRD meminta berbagai temuan yang kerap muncul setiap tahun dapat segera diselesaikan. Beberapa di antaranya terkait efisiensi belanja modal, pengelolaan aset daerah, hingga ketepatan sasaran bantuan sosial.
Menurut Zaki, persoalan yang berulang tidak boleh hanya dicatat sebagai temuan rutin. Pemerintah daerah perlu mencari akar masalah dan menyiapkan langkah perbaikan agar tidak terus muncul pada pemeriksaan berikutnya.
Di sisi lain, ia mendukung arahan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang meminta seluruh organisasi perangkat daerah bergerak cepat menindaklanjuti sisa rekomendasi BPK tanpa menunggu batas waktu yang ditentukan.
“Rekomendasi dari BPK harus dipandang sebagai bahan evaluasi. Dengan begitu, penyusunan dan penggunaan APBD ke depan bisa lebih efektif serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Pewarta : Zidnal
Editor : Riyadi
