Heboh! Pemerintah Diam-Diam Siapkan Langkah Besar Menuju Energi Bersih!

- Pewarta

Senin, 17 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan penyalaan bantuan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu. Wawasannews/Kementerian ESDM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan penyalaan bantuan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu. Wawasannews/Kementerian ESDM

Jakarta, Wawasannews.com – Dosen Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhammad Nurun Najib, menilai pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membangun fondasi transisi menuju energi bersih. Hal itu disampaikan Nurun dalam keterangannya, dilansir dari ANTARA, Senin.

Nurun menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase penting pembangunan energi. Dalam dua tahun terakhir, akses listrik terus meluas hingga ke daerah-daerah pelosok. Pada 2024, sebanyak 155 ribu rumah tangga memperoleh sambungan baru melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), dan jumlah itu diproyeksikan meningkat menjadi 215 ribu rumah tangga pada 2025.

Selain itu, melalui program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan listrik di lebih dari 10 ribu lokasi dengan sasaran 1,28 juta pelanggan baru. Di kawasan timur Indonesia—seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara—kehadiran listrik disebut mulai memberikan dampak nyata bagi aktivitas ekonomi warga, terutama dalam mendukung penerangan dan penyimpanan hasil tangkapan nelayan melalui cold storage tanpa harus bergantung pada pasokan es dari kota.

Baca Juga  Ketua DPRD Kendal Dorong Sinergitas Legislatif–Eksekutif dalam Pembahasan Raperda

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Nurun, proyek-proyek elektrifikasi tersebut berperan penting dalam mengurangi ketimpangan sekaligus mewujudkan pemerataan akses energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menyoroti sejumlah proyek energi besar yang tengah digarap pemerintah, salah satunya PLTA Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, yang diresmikan bersamaan dengan 26 proyek lainnya, termasuk 55 pembangkit energi panas bumi dan tenaga surya di 15 provinsi.

“Keseluruhan capaian ini menunjukkan keseriusan negara memperkuat ketahanan energi sekaligus menyiapkan langkah menuju energi bersih,” ujar Nurun.

Dorongan Demokrasi Energi

Nurun mendorong penerapan demokrasi energi di Indonesia melalui penguatan energi berbasis komunitas, seperti koperasi listrik desa dan BUMDes energi. Menurutnya, transisi energi tidak hanya diukur dari jumlah daya yang dihasilkan, tetapi juga dari siapa yang memperoleh manfaat serta siapa yang mengendalikan sumber energinya.

Baca Juga  Menag Ajak Umat Manfaatkan Rajab dan Sya’ban untuk Persiapan Spiritual Ramadan

Ia menilai, ketika energi dikelola secara inklusif, manfaat ekonomi dari proyek energi tidak berhenti pada lingkaran elite atau korporasi besar, melainkan berputar di tingkat lokal—memperkuat ekonomi masyarakat desa dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, keberhasilan demokrasi energi bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Ia menegaskan bahwa pembangunan energi idealnya tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, melainkan juga menata ulang hubungan antara negara, pasar, dan warga.

Tantangan Pembangunan Energi

Meski mengalami kemajuan signifikan, Nurun mengungkap dua tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan energi.

Pertama, pendekatan teknokratik yang memandang persoalan energi semata sebagai urusan infrastruktur, sehingga partisipasi publik masih terbatas.
Kedua, minimnya inovasi sosial yang mampu menghubungkan infrastruktur energi dengan kebutuhan riil masyarakat.

Baca Juga  Permintaan India Melemah, Harga CPO Indonesia Langsung Terperosok!

Ia menilai, solusi yang dapat ditempuh adalah memperkuat kapasitas komunitas lokal, menciptakan model kepemilikan bersama, serta mendorong koperasi dan BUMDes energi untuk mengelola sumber daya di wilayah masing-masing.

Menurut Nurun, rasio elektrifikasi yang hampir sempurna serta tumbuhnya proyek energi baru menunjukkan kemampuan negara memperluas akses daya hingga ke pelosok. Namun, pembangunan energi akan kehilangan makna jika tidak disertai pemerataan manfaat dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

“Demokratisasi energi bisa menjadi kunci agar pembangunan tidak lagi terpusat,” ujarnya.

Ia menegaskan, arah baru kebijakan energi harus memberi ruang bagi warga sebagai pemilik dan pengambil keputusan, bukan hanya sebagai pengguna. Dengan begitu, kemajuan energi dapat berjalan seiring dengan keadilan sosial, sehingga cahaya yang kini menerangi seluruh negeri benar-benar menjadi simbol kemandirian bersama. (Antara/

Energi, Transisi Energi, Listrik Desa, Pembangunan Daerah, Energi Bersih

Wwn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Satgas Pangan Sidak Pasar Kendal, Harga Cabai Tembus Rp82 Ribu dan Minyakita Dijual Paket
Serap Aspirasi Fatayat Pucakwangi, Ketua DPRD Kendal Komitmen Dorong Pemberdayaan UMKM Perempuan
DPD RI Desak Pemprov Aceh Segera Realisasikan Dana Rehabilitasi Rp1,6 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana
Monitoring Program Kawasan Widuri, Kemenko PM Soroti Data Kemiskinan di Kendal
DPRD Kendal Apresiasi Program Melati Bina Tani Dorong Regenerasi Petani
Jembatan Presisi Dibangun di Patean, Wujud Sinergi Polri dan Pemkab Kendal untuk Desa
Tak Kunjung Diperbaiki, Jalan Rusak di Mororejo Kendal Telan Korban Jiwa
Harga Emas Perhiasan Menguat, Simak Daftar Terbaru Raja Emas dan Laku Emas Hari Ini

Berita Terkait

Senin, 16 Februari 2026 - 19:53

Satgas Pangan Sidak Pasar Kendal, Harga Cabai Tembus Rp82 Ribu dan Minyakita Dijual Paket

Senin, 16 Februari 2026 - 09:09

Serap Aspirasi Fatayat Pucakwangi, Ketua DPRD Kendal Komitmen Dorong Pemberdayaan UMKM Perempuan

Jumat, 13 Februari 2026 - 17:16

DPD RI Desak Pemprov Aceh Segera Realisasikan Dana Rehabilitasi Rp1,6 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

Kamis, 12 Februari 2026 - 22:54

Monitoring Program Kawasan Widuri, Kemenko PM Soroti Data Kemiskinan di Kendal

Kamis, 12 Februari 2026 - 17:04

DPRD Kendal Apresiasi Program Melati Bina Tani Dorong Regenerasi Petani

Berita Terbaru