New York, Wawasannews.com – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas bentrokan bersenjata yang kembali pecah di perbatasan Kamboja–Thailand dan mendesak kedua negara segera menahan diri agar konflik tidak memburuk.
Dalam pernyataan resminya, Guterres menyoroti laporan mengenai serangan udara dan pengerahan alat berat di sepanjang garis perbatasan. Eskalasi tersebut telah menimbulkan korban sipil, merusak infrastruktur penting, serta memaksa banyak warga mengungsi dari kedua sisi perbatasan.
PBB Tekankan Perlindungan Warga dan Akses Bantuan
Guterres menegaskan, perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas, bersamaan dengan upaya memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau wilayah terdampak tanpa hambatan. Ia memperingatkan bahwa tanpa langkah penenangan situasi, risiko memburuknya konflik—baik dari sisi kemanusiaan maupun keamanan regional—akan semakin besar.
Sekjen PBB juga mendorong Kamboja dan Thailand untuk kembali mematuhi kerangka Deklarasi Bersama yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 26 Oktober. Deklarasi tersebut menjadi acuan bersama untuk mengelola ketegangan perbatasan melalui dialog, bukan konfrontasi militer.
Seruan Kembali ke Gencatan Senjata dan Langkah De-eskalasi
Selain kembali ke Deklarasi Bersama, Guterres meminta kedua negara memperbarui komitmen mereka terhadap gencatan senjata yang sudah pernah disepakati. Ia menekankan pentingnya:
-
Melaksanakan langkah-langkah de-eskalasi di lapangan,
-
Membangun kembali kepercayaan melalui mekanisme komunikasi militer dan diplomatik,
-
Menggunakan forum dialog yang sudah ada untuk menyelesaikan sengketa batas secara damai.
Menurutnya, seluruh mekanisme dialog yang telah dibentuk sebelumnya seharusnya dimanfaatkan maksimal sebelum opsi kekuatan militer kembali diperluas.
Ledakan Ranjau dan Penangguhan Pakta Damai
Ketegangan antara Kamboja dan Thailand meningkat tajam bulan lalu setelah Bangkok menangguhkan pakta perdamaian yang mengatur pengelolaan perbatasan kedua negara. Langkah itu diambil menyusul insiden ledakan ranjau di provinsi perbatasan Si Sa Ket yang melukai empat tentara Thailand.
Insiden ranjau tersebut memicu kemarahan publik dan menambah tekanan politik di dalam negeri, sehingga ruang manuver diplomatik menjadi semakin sempit. Penangguhan pakta damai kemudian berkontribusi pada meningkatnya tembak-menembak dan pengerahan kekuatan militer di kawasan.
Sebelumnya, pada Juli, Kamboja dan Thailand sempat mencapai kesepakatan penghentian tembak-menembak tanpa syarat dalam pertemuan trilateral yang dipimpin Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan itu menjadi titik balik sementara setelah berminggu-minggu terjadi saling serang di sepanjang perbatasan.
Dalam konteks tersebut, Guterres kembali mengingatkan kedua pihak agar menahan diri dari tindakan provokatif dan kembali ke jalur diplomasi.
Peran Negara Ketiga dan Dukungan PBB
Pernyataan PBB juga menyinggung peran negara-negara ketiga yang sebelumnya memfasilitasi dialog, termasuk Malaysia sebagai tuan rumah pertemuan trilateral, serta Amerika Serikat yang menjadi saksi dalam penandatanganan perjanjian perdamaian sebelumnya di hadapan Presiden AS Donald Trump dan PM Malaysia Anwar Ibrahim.
Guterres menegaskan, PBB siap mendukung semua upaya yang bertujuan:
-
Mempromosikan perdamaian dan stabilitas di perbatasan Kamboja–Thailand,
-
Mengurangi risiko konflik terbuka yang dapat mengguncang kawasan,
-
Mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah perbatasan yang selama ini rentan konflik.
Implikasi bagi Kawasan dan ASEAN
Bentrokan di perbatasan Kamboja–Thailand tidak hanya berdampak pada keamanan lokal, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran atas stabilitas kawasan Asia Tenggara. Jalur perdagangan lintas batas, arus pekerja migran, serta aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan berpotensi terganggu jika eskalasi terus berlanjut.
Dalam konteks ASEAN yang mengedepankan prinsip penyelesaian damai sengketa, perkembangan ini menjadi ujian bagi kapasitas kawasan untuk mencegah konflik antarnegara anggota berubah menjadi krisis berkepanjangan.
PBB menutup seruannya dengan menegaskan kembali bahwa jalan keluar yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui diplomasi, dialog, dan penghormatan terhadap komitmen yang telah disepakati, bukan lewat intensifikasi operasi militer di lapangan. (ucl)
