KENDAL, Wawasannews – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kendal, Khasanudin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara, 26–28 Agustus 2025.
Khasanudin menegaskan, keikutsertaan DPRD Kendal dalam Rakornas ini merupakan bagian dari komitmen meningkatkan kualitas legislasi di daerah.
“Rakornas ini penting agar produk hukum yang dihasilkan DPRD semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).
Ia menyoroti persoalan klasik daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil yang menurutnya menjadi hambatan kesejahteraan. “PAD masih bertumpu pada pajak dan retribusi. Jangan hanya instan menaikkan tarif, tapi bagaimana investasi bisa lancar, industri kreatif tumbuh, ekonomi berputar, dan lapangan kerja terbuka,” jelasnya.
Khasanudin juga mengkritisi kondisi kemudahan berusaha di Indonesia yang masih rendah. “Indonesia peringkat 73 dalam kemudahan perizinan. Negara lain seperti Selandia Baru dan Singapura bisa selesaikan izin hanya hitungan hari. Kendal bisa jadi masih menghadapi masalah yang sama,” ungkapnya.
Menurutnya, Rakornas Produk Hukum Daerah menjadi ruang penting bagi DPRD memperkuat fungsi legislasi. “Produk hukum harus mendukung iklim investasi yang sehat di daerah, bukan sebaliknya justru menghambat,” tandasnya.
Rakornas kali ini mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”. Kegiatan yang dibuka Mendagri Tito Karnavian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Wwn)
