KENDAL, Wawasannews – DPRD Kabupaten Kendal mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pelayanan kesehatan. Keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dan penanganan stunting menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tahun depan.
Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq mengatakan, penyusunan APBD 2027 perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, termasuk dampak perubahan transfer keuangan ke daerah (TKD) terhadap pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten.
Hal itu disampaikan Mahfud seusai rapat paripurna DPRD Kabupaten Kendal, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mencermati kemampuan keuangan daerah sebelum menentukan alokasi anggaran untuk berbagai program prioritas.
“Harapannya, RAPBD ini tidak jauh dari pencerminan KUA-PPAS. Namun, sekarang ada TKD yang perlu kita cermati besarnya seperti apa,” ujarnya.
Mahfud menegaskan, arah belanja daerah harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Salah satu program yang diharapkan berlanjut adalah UHC Prioritas. Program tersebut kembali aktif di Kabupaten Kendal sejak 21 Oktober 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“UHC Prioritas yang sudah ada di perubahan tahun 2026 ini tetap kita harapkan bisa berlanjut pada 2027. Tetapi, kita akan mengecek kembali kemampuan fiskal setelah adanya TKD dan bagaimana posisi pembiayaan BPJS tahun depan,” kata Mahfud.
DPRD memandang pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan dalam perencanaan anggaran. Karena itu, pembahasan APBD 2027 diharapkan mampu menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pelayanan publik.
Selain keberlanjutan UHC Prioritas, DPRD juga menaruh perhatian pada penanganan stunting. Mahfud menyebut angka stunting di Kendal masih berada di kisaran 12 persen sehingga memerlukan dukungan program dan penganggaran yang memadai.
“Ini menjadi angka serius sehingga harus ada keberpihakan dari anggaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Kendal,” tegasnya.
Menurut Mahfud, penanganan stunting perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas sumber daya manusia. Dukungan anggaran diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
DPRD berharap penyusunan APBD 2027 dapat mengakomodasi program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan dan penanganan stunting.
Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyampaikan bahwa penyusunan APBD berorientasi pada kinerja dengan mengutamakan hasil dan capaian program. Penganggaran diarahkan agar efisien, efektif, dan akuntabel.
Kebijakan pembangunan 2027 diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kendal 2025–2029, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas ekonomi, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup.
Dengan perencanaan anggaran yang terarah, pemerintah daerah berharap program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red)
